200 Brimob Polda Sulut Tiba di Pohuwato Gorontalo, Kini 1.200 Polisi Jaga Bumi Panua Pasca Kerusuhan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sebanyak 200 Brimob Polda Sulawesi Utara (Sulut) personel yang dikirim ke Gorontalo, kini tiba di Pohuwato siang ini, Jumat (22/9/2023). 

Ratusan polisi yang dipimpin oleh Kompol Edi Surianto ini dijemput langsung oleh Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi.

Wakapolda Gorontalo menyebut personel Brimob Polda Sulut ini untuk membantu Polda Gorontalo dalam melakukan pengamanan unjuk rasa di Kabupaten Pohuwato.

“Seperti kita ketahui bersama, kemarin aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato sempat terjadi chaos antara pihak kepolisian dengan masyarakat,” kata Pudji. 

Karena itu, personel Brimob ini di-BKO-kan ke Gorontalo untuk ikut mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. 

Wakapolda Gorontalo berharap 200 brimob ini bisa membantu pihaknya dalam mengendalikan massa. 

“Sehingga dapat berlangsung Aman dan terkendali,” tukas Pudji. 

Selain Brimob Sulut, pihak-pihak yang datang langsung ke Pohuwato juga ada dari pemerintah pusat. 

Baru-baru ini menurut Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengutus 3 staf ahlinya ke Kabupaten Pohuwato.

Menurut Ismail Pakaya, dirinya sudah melaporkan kerusuhan di Pohuwato itu ke Kemendagri. 

Laporan itu segera direspon oleh Kemendagri dengan mengirimkan 3 staf ahli. 

"Hari ini pak Meteri sudah mengutus satu staf ahli Menteri Eselon I dan dua Eselon II orang yang sekarang menuju Gorontalo," jelas PJ Gubernur Gorontalo. 

Kata dia, instruksi Mendagri mendagri untuk Pemerintah Pohuwato untuk melanjutkan pelayanan meski kantornya hangus terbakar. 

"Hari ini seluruh kantor kecuali kantor bupati yang terbakar tetap beroperasi. Kemudian seluruh ASN hari ini tetap masuk dan melayani," tambahnya. 

Selain itu bagi para ASN yang berkantor di Kantor Bupati diminta untuk bisa memanfaatkan kantor OPD di Kabupaten Pohuwato. 

"ASN semua berkantor di kantornya masing masing , kecuali nanti pak bupati dan wakil bupati akan  memilih salah satu kantor untuk menjadi pusat pemerintah disana beserta ASN," tegasnya. (*)