Cak Imin ke PBNU dalam Pilpres 2024 Nanti: Politik itu Berat, Biar PKB Saja

TRIBUNGORONTALO.COM -- Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tak terlibat ke dalam pusaran politik direspon oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"PBNU tidak boleh ikut politik praktis. Politik itu berat, biar PKB saja," ujar Cak Imin saat ditemui di kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023)

Dirinya secara pribadi setuju dengan sikap PBNU yang tak ingin terlibat dalam politik praktis. 

Katanya, urusan politik itu berat, sehingga ia meminta agar PKB saja yang mengurusi hal-hal politik. 

Dia meminta agar urusan politik diserahkan kepada PKB saja. PBNU cukup mengurus umat dakwah, sedangkan PKB mengurus urusan politik.

"Saya kasih tahu (sekali lagi), politik itu berat, biar PKB saja yang nanggung," ucapnya.

Meski sebagai kader NU, tetapi Cak Imin mengakui jika ia menyetujui sikap PBNU yang tidak ingin mendukung bakal capres maupun cawapres yang merepresentasikan NU. 

"Itu biasa, saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis," sambung Cak Imin.

Cak Imin juga menyebut PKB lahir dari rahim PBNU. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang telah percaya kepada PKB.

"Ya PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak, basis utamanya teruji dalam lima kali pemilu. Dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat kepercayaannya kepada PKB," imbuhnya.

Sebelumnya, PBNU membantah klaim dari PKB yang menyebut pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat restu dari kiai NU.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

"Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan," sambung dia.(*)