Strategi Pj Gubernur Ismail Pakaya Tekan Angka Stunting Gorontalo yang Masih Tinggi

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Angka penderita stunting atau tengkes di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022, berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), mencapai 23,8 persen.

Angka ini masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Menyikapi kondisi ini, Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengadakan rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur pada Selasa (29/8/2023). Dalam masa jabatannya yang baru berlangsung selama 107 hari, Ismail telah melakukan analisis mendalam terkait permasalahan stunting di Gorontalo, dan upaya untuk mengurangi angka stunting tersebut.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan data mengenai penderita gizi kurang di Gorontalo.

Ismail mempertanyakan akurasi data SSGI yang menempatkan Gorontalo pada angka 23,8 persen, karena tidak ada data lengkap yang mencantumkan nama dan alamat penderita. Hal ini menyulitkan upaya intervensi yang lebih konkret.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama dua bulan terakhir untuk memperbarui data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Data ini dianggap lebih akurat karena mencantumkan nama dan alamat penderita berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di setiap Puskesmas.

Hasilnya, hingga akhir Agustus 2023, teridentifikasi ada 4.545 anak penderita stunting di Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Ismail Pakaya meminta kepala Bapppeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pangan, dan Kepala Dinas Sosial untuk bekerja sama dalam membahas data 4.545 orang tersebut.

Tujuannya adalah untuk mengetahui nama dan alamat mereka serta merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah stunting ini.

Ismail berharap hingga akhir Desember 2023, semua OPD akan fokus pada data 4.545 penderita stunting versi e-PPBGM.

Dia meyakini bahwa jika jumlah ini berhasil dikurangi, maka hasil survei SSGI tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih dalam tahap survei hingga akhir Oktober 2023.

Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan semua program kerja OPD di pertengahan tahun ini untuk mengintervensi 4.545 penderita stunting beserta keluarganya.

Caranya, OPD terkait diminta untuk mengintegrasikan nama dan alamat penderita stunting dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) menjadi penting sebagai acuan OPD dalam mengintervensi program.

Ismail juga menekankan pentingnya berbagi peran dengan pemerintah kabupaten/kota. Jumlah 4.545 orang harus dibagi secara merata antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Setiap Pemerintah Daerah akan bertanggung jawab atas perawatan penderita stunting beserta pelaporan jumlahnya dan perkembangan berat badan setiap bulan.

Selain asupan gizi yang baik melalui penyediaan multivitamin dan makanan bergizi, OPD juga harus memperhatikan kebutuhan keluarga penderita stunting.

Misalnya, Dinas PUPR-PKP akan fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi, termasuk penataan kawasan permukiman kumuh dan infrastruktur dasar bagi warga.

Demikian pula, Dinas Kumperindag akan memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Rapat ini menghasilkan sejumlah program kegiatan yang diarahkan untuk menekan angka stunting, dengan Dinas Kesehatan sebagai OPD teknis utama yang menanganinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan ikan tuna kepada bayi penderita stunting, yang diintegrasikan dengan program TP PKK untuk mendampingi keluarga hingga tingkat desa.

Dinas Pangan menyasar anak penderita stunting melalui bantuan bahan makanan bermutu bergizi. Dinas

Sosial memberikan bantuan langsung pangan kepada keluarga miskin untuk meringankan beban mereka.

Sementara itu, Dinas PUPR-PKP fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi, dan Dinas Kumperindag membina serta memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. ADVERTORIAL (*)