Cerita Petani Bone Bolango Gorontalo yang Risau Dampak Kemarau Berkepanjangan

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Iwan Ahmad (42) seorang petani di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, saat ini tengah menghadapi kekhawatiran akibat kemarau yang berkepanjangan. 

Kekeringan yang melanda wilayah ini, telah menyebabkan kesulitan petani dalam mendapatkan untuk kebutuhan persawahan.

Iwan Ahmad (42) petani yang bermukim di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo mengaku risau dengan adanya musim kemarau yang jatuh pada musim tanam saat ini.

Sebab, ia sangat membutuhkan air dari irigasi untuk dialiri di area sawahnya, terlebih lagi dikala musim tanam seperti ini.

"Susah sekali air. Saya saja harus meminjam alat penyedot untuk mengaliri air di sawah," kata Iwan risau.

Iwan juga mengungkapkan keprihatinannya atas cuaca ekstrem yang berdampak negatif pada mata pencaharian utamanya. 

"Kalau musim kemarau jatuh di musim panen itu saya harapkan. Cuman ini jatuh saat musim tanam," jelasnya.

Iwan pun menaruh harapan ke pihak berwenang untuk bisa berupaya mencari solusi dalam membantu petani menghadapi tantangan ini.  Termasuk penyediaan bantuan air irigasi dan edukasi terkait praktik-praktik pertanian yang tahan kekeringan sangat dibutuhkannya.

"Ya semoga ada bantuan dari pemerintah setempat atau pengelolaan pengaliran air. Dan semoga juga cepat turun hujan," tandasnya dengan penuh harapan.

3 Strategi Pemprov Gorontalo Andai Petani Gagal Panen saat Musim Kemarau

Meskipun petani Gorontalo tidak mengeluhkan gagal panen akibat musim kemarau ini, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo sudah menyiapkan strategi.

Sejumlah upaya telah dilaksanakan Dinas Pertanian agar petani tidak merasa rugi apabila terjadi gagal panen.

Muljady Mario, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo mengatakan, salah satu upaya dilakukan dinas pertanian, yakni mengeluarkan program asuransi bagi petani.

"Petani ini hanya membayar Rp 36 ribu per hektar," ujar Muljady kepada TribunGorontalo.com, Selasa (29/8/2023).

Kata Muljady, sebenarnya harga premi untuk asuransi ini Rp 180 ribu. Namun, pemerintah menyubsidi Rp 144 ribu. Petani hanya membayar sisanya Rp 36 ribu.