Pemilu 2024
Kapolres Bone Bolango Ingatkan Anggota Polisi agar tak Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024
Jelang pemilihan umum secara serentak tahun 2024, Kapolres Bone Bolango AKBP Muhammad Alli mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat politik praktis
Penulis: Ahmad Rajiv Agung Panto | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM, Suwawa - Jelang pemilihan umum secara serentak tahun 2024, Kapolres Bone Bolango AKBP Muhammad Alli mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat politik praktis.
Polisi menurutnya hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kita bertugas untuk mengamankan, tapi bukan untuk ikut-ikutan untuk memihak kepada satu pihak ataupun satu kelompok, " ujar Alli menegaskan.
Ia menekankan seluruh anggota di jajaran Polres Bone Bolango dapat bersikap netral dalam ajang demokrasi tersebut.
Selain itu, demi lebih meningkatkan situasi keamanan kamtibmas di wilayah Bone Bolango, pihaknya terus melakukan razia.
"Setiap malam ada patroli. Terlebih khusus patroli atau lebih khususnya lagi, razia nih karena hampir tiap hari belum berhenti masih tetap jalan," ujar Kapolres Bone Bolango usai menerima kunjungan kerja Kapolda Gorontalo di Mapolres Bone Bolango, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, (Rabu 12/7/2023).
Hal itu demi memastikan momen pesta demokrasi berlangsung aman hingga hari H pemilu.
Baca juga: Remaja 18 Tahun Dibekuk Polisi Gorontalo Usai Curi Sepeda Motor hingga TV Milik Warga
Sebelumnya, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol dalam kunjungan kerjanya di Polres Bone Bolango mengecek kesiapsiagaan anggotanya.
Kapolda juga memperhatikan tingkat kerawanan di daerah tersebut.
Kapolda Angesta turut menguji pengetahuan setiap anggotnya dalam mengatasi persoalan pemilihan umum.
"Bagaimana anggota ini pengetahuan mereka terhadap undang-undang Pemilu apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan
berpesan kepada setiap anggota untuk tidak terlibat dalam politik," kata Kapolda Gorontalo.
Ia pun menegaskan agar anggotanya tidak terlibat dalam politik praktis.
"Kalau ada anggota berpolitik, nanti kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita lihat skala kesalahannya. Jadi kita tidak melindungi masalahnya apa. Kita lakukan penegakan hukum kepada yang bersangkutan," jelas Agnesta. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.