Senin, 30 Maret 2026

JK Layangkan Kritik Jokowi Undang 6 Ketum Parpol ke Istana, Pengamat Bandingkan Jaman SBY Presiden

Sebelumnya Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Jokowi untuk tak terlalu ikut campur dalam urusan politik.

Tayang:
Editor: Ananda Putri Octaviani
zoom-inlihat foto JK Layangkan Kritik Jokowi Undang 6 Ketum Parpol ke Istana, Pengamat Bandingkan Jaman SBY Presiden
Tribunnews.com
Jokowi mengundang ketua umum partai politik pendukung pemerintahan di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. Terkait hal itu, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Jokowi untuk tak terlalu ikut campur dalam urusan politik. 

TRIBUNGORONTALO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu ikut campur urusan politik di Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini sebagaimana kritik yang disampaikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla (JK) menanggapi momen saat Jokowi mengundang sejumlah ketua umum partai untuk hadir di istana.

Terkait hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai kontestasi Pilpres 2024 ada masalah kenegarawanan.

Baca juga: Lowongan Kerja Gorontalo Senin 8 Mei 2023: PT Esta Dana Ventura dan Kurir di AMP

"Saya melihatnya kritik yang wajar dari Pak JK kepada Pak Jokowi. Kita punya pengalaman di masa yang lalu sebelumnya Bu Mega netral posisinya. Bahkan Bu Mega di tahun 2004 karena beliau tidak memihak sampai kalah dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Itu jiwa kenegarawanan Bu Mega," kata Ujang ketika dihubungi, Senin (8/5/2023).

Ujang mengukapkan bahwa SBY dulu juga sama punya jiwa kenegarawanan juga.

Ketika Pilpres 2014 Jokowi menang SBY netral tidak memihak kemana-mana. Dan dari situ sikap kenegaraan tersebut terbangun dari Megawati dan SBY.

 

 

"Di tahun 2024 ini ada masalah kenegarawanan yang mana Pak Jokowi dianggap ikut cawe-cawe dalam konteks membangun kontruksi atau melengkapi puzzle-puzzle menjelang Pilpres 2024," jelasnya.

Maka dari itu dikatakan Ujang banyak yang mengkritisi, terakhir itu muncul ketika pertemuan keenam partai di Istana Negara beberapa waktu yang lalu.

"Sebetulnya kalau pertemuannya di DPP PAN pertemuan lima Ketua Umum tidaklah masalah karena pertemuan tidak di Istana Negara," kata Ujang.

"Tetapi kalau pertemuannya dikatakan Pak JK di Istana Negara kalau bicara pembagunan silakan. Kalau bicara politik tidak boleh. Jika bicara pembangunan kenapa NasDem tidak diundang," lanjutnya.

Baca juga: Virgoun Sempat Nangis di Panggung di Tengah Ramai Kabar Perselingkuhan, Begini Kondisinya Kini

Menurut Ujang hal itu menjadi paradoks atau anomali dalam konteks standar ganda konteks 'Istana' melihat NasDem.

"Harusnya Pak Jokowi bersikap berjiwa negarawan saja dalam persiapan perkoalisian di 2024 nanti," ujarnya.

Adapun sebelumnya Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tak terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved