Demokrat dan PKS Tolak Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Puan Maharani tetap Ketuk Palu Pengesahan

TRIBUNGORONTALO.COM - Demokrat dan PKS adalah fraksi yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). 

Sebelumnya diketahui, Perpu Ciptaker dibahas dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (21/3/2023), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Namun, fraksi Partai Demokrat tampak menginterupsi Puan yang mau mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU. 

Fraksi Demokrat menyatakan mereka menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadj UU. 

Sementara itu, Fraksi PKS juga menggunakan hak mereka untuk melakukan interupsi. 

Bahkan, Fraksi PKS melakukan aksi walkout setelah menyuarakan interupsi mereka. 

Meski mendapat respons demikian, Puan tetap mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU. 

Puan saat memimpin rapat paripurna didampingi oleh pimpinan DPR lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. 

Ini merupakan rapat paripurna perdana yang dihadiri Puan sepanjang tahun 2023 setelah 5 kali absen rapat. 

"Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan UU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker jadi UU dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Puan. 

"Setuju!" seru para hadirin. 

"Terima kasih," kata Puan sambil mengetok palu.

Puan kembali mengulangi pertanyaannya untuk memastikan sikap DPR. Para hadirin pun kembali menyerukan suara "setuju". 

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Perppu Ciptaker dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai Undang-undang. 

Hal itu disepakati dalam rapat kerja Baleg bersama pemerintah dan DPD RI yang membahas pengambilan keputusan terhadap Perppu Ciptaker, Rabu (15/2/2023).