Deretan Pejabat Negara yang Dipecat dan Diperiksa karena Pamer Harta, Buntut Kasus Mario Dandy

TRIBUNGORONTALO.COM - Buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20), sejumlah pejabat negara yang memiliki gaya hidup mewah dan suka pamer harta kini ikut menjadi sorotan.

Bahkan, ada sederet nama pejabat negara yang dipecat dan harus menjalani serangkaian pemeriksaan terkait harta benda mereka, setelah kasus Mario Dandy ini begitu viral dan diperbincangkan semua orang.

Pejabat negara yang memulai pemeriksaan terkait harta kekayaan buntut kasus Mario Dandy ini. adalah ayah sang tersangka, mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo.

Baca juga: Selebgram Berjuluk Ajudan Pribadi Ditangkap Polisi Karena Kasus Penipuan Rp 1,3 Miliar

Dilansir TribunWow.com, aksi pamer harta yang kerap dilakukan Mario Dandy, membuat ayahnya harus menjalani pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran berat.

Kini mata masyarakat makin jeli melihat pejabat mana saja yang kerap pamer kemewahan sebelum kemudian membongkarnya hingga viral di media sosial.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus memberikan peringatan agar para pejabat pemerintah menunjukkan teladan dengan gaya hidup sederhana.

"Sebagai pejabat publik yang merupakan abdi negara semestinya bersikap dan berpenampilan sewajarnya dengan menampilkan citra diri yang baik di tengah masayarakat," kata Guspardi Gaus dikutip Tribunnews.com, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Thariq dan Fuji Halilintar Balikan? Denny Darko Sebut Gimmick

Dikutip TribunWow.com dari berbagai sumber, berikut deretan pejabat yang diperiksa hingga dipecat buntut viral kerap pamer harta di media sosial.

1. Rafael Alun Trisambodo

Setelah putranya menjadi tersangka penganiayaan terhadal D (17) putra pengurus GP Ansor, Rafael lantas diperiksa oleh Kementerian Keuangan hingga KPK.

Pasalnya, ia dicurigai melakukan tindak pencucian uang lantaran kendaraan mewah yang kerap dipamerkan anaknya yakni mobil Rubicon dan moge Harley Davidson, ternyata tak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).