Pilpres 2024
Perjanjian Sandi-Anies-Prabowo: Gerindra Hormati Hak Anies Baswedan Maju Pilpres 2024
Perjanjian 'segitiga' antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ramai dibahas publik.
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Perjanjian 'segitiga' antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ramai dibahas publik.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan adalah hak Anies untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024.
Partai Gerindra menghormati hak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi capres.
Anies adalah capres dari Partai Nasdem kembali menjadi perhatian setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno ditanya soal perjanjian mendukung Prabowo maju capres.
Pertanyaan itu awalnya dilontarkan Akbar Faizal saat podcast Akbar Faizal Uncensored dengan Sandiaga.
Sandiaga tidak secara gamblang menjawab. Dia meminta Akbar tanyakan kepada Fadli Zon, penyusun draft perjanjian saat September 2016 menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut Andre, Prabowo selalu mengingatkan kepada kader supaya tidak mengungkit masa lalu.
"Kita sekarang fokus ke internal mensosialisakan Prabowo sebagai capres kepada masyarakat," ujarnya dikutip dari KompasTV.
Menurut Andre, perjanjian antara Anies, Prabowo, Sandi memang ada. Dia menafsirkan, perjanjian itu masih berlaku termasuk di Pilpres 2024. Tapi tidak mengingat secara hukum.
Katanya, biar masyarakat saja yang menilai. Gerindra tetap menghormati hak Anies maju kontestasi pilpres.
Menurut pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, jika perjanjiannya ada tentu secara moral dan etika akan 'mengganjal' Anies.
Tapi kelemahan kontrak atau perjanjian politik tidak mengingat secara hukum. Hanya persoalan etika saja.
Burhan pun menyinggung Prabowo dan Megawati Soekarnoputri pernah membuat perjanjian Batu Tulis pada Pilpres 2009.
Perjanjian Batu Tulis sempat ramai dibahas publik. Isinya Prabowo mendukung Megawati menjadi capres ketika itu.
Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said telah membantah keberadaan perjanjian seperti yang diutarakan Sandi.
"Setahu saya tidak ada perjanjian itu (untuk pencapresan). Mungkin Pak Sandi lupa," ujarnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.