Survei Terbaru, Publik Setuju Jokowi Rombak Kabinet

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet mengencang jelang Pilpres 2024.

Penyebabnya Partai Nasdem telah mendeklarasikan capres. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijagokan.

Anies diasosiasikan sebagai tokoh oposisi pemerintah Joko Widodo. Menteri dari Nasdem pun jadi sasaran.

Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022 menunjukkan, mayoritas publik setuju apabila Presiden Jokowi merombak kabinet atau melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, reshuffle kabinet perlu dilakukan Jokowi bila ia ingin memastikan dirinya meninggalkan warisan yang baik setelah lengser kelak.

"Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju, dan saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy," kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).

"Bukan hanya dirinya tetap dicintai oleh masyarakat, tetapi kinerja dari menteri-menterinya secara sektoral itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Beliau," kata dia.

Yunarto menyampaikan, reshuffle juga perlu dipertimbangkan dengan berkaca pada dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, di antara menteri-menteri di kabinet, pasti ada yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.

Survei yang sama juga menunjukkan, 60,5 persen repsonden puas dengan kinerja menteri, sedangkan 32,7 persen lainnya mengaku tidak puas.

Meski angka tersebut lebih baik dibanding survei sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap menteri memiliki selisih cukup lebar dibandingkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang berada di angka 72,9 persen.

Padahal, para menteri adalah sosok yang menjadi teknokrat atau ahli-ahli secara sektoral dari lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, menurut Yunarto, tidak heran apabila mayoritas publik setuju bila Jokowi me-reshuffle kabinetnya.

"Walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas, tetapi mereka setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana ada reshuffle atau tidak," ujar Yunarto.

Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang sampel pada 8-16 Desember. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.

Jokowi Lebih Baik Dibandingkan SBY

Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 8-16 Desember 2022 menunjukkan, 47,5 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (22/12/2022).

Sementara itu, ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik.

Yunarto mengakui, pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang atau apple to apple karena pemerintahan Jokowi masih berjalan, sementara pemerintahan SBY sudah berakhir.

Akan tetapi, ia memandang pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama mengalami tantangan ekonomi.

Ia menuturkan, pemerintahan Jokowi menghadapi situasi pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi.

Sementara, ekonomi pada masa pemerintahan SBY tergoncang akibat berakhirnya commodity booming yang ketiak itu menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kenaikan harga batu bara, minyak sawit, dan karet dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita mengguncang setelah booming commodity-nya selesai," ujar Yunarto.

Survei yang sama menunjukkan bahwa 72,9 persen responden mengaku puas dengan pemerintahan Jokowi. Angka ini merupakan tertinggi sejak kemunculan Covid-19 pada Februari 2020.

Yunarto mengungkapkan, pada Februari 2020 angka kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 70,7 persen lalu anjlok menjadi 58,8 persen pada Mei 2020 akibat situasi pandemi.

Setelah itu, angka kepuasan publik cenderung fluktuatif sebelum mencapai 71,7 persen pada Januari 2022 sebelum kembali melorot ke sekitar 60-an persen akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak dan barang pokok lainnya.

Namun, pada akhirnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah berhasil mencapai titik tertingginya di angka 72,9 persen pada bulan ini.

"Saya pikir campur aduk antara situasi ekonomi yang kita lihat sudah cukup stabil, dan keberhasilan pemerintah menahan adanya inflasi atau efek domino atau multiplier effect dari adanya kenaikah harga BBM," ujar Yunarto.

Selain situasi ekonomi yang sudah stabil, Yunarto menilai tingginya kepuasan publik juga disebabkan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan stabilitas politik dalam negeri.

Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap 1.220 orang sampel pada 8-16 Desember. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Charta Politika, Mayoritas Responden Setuju Jokowi "Reshuffle" Kabinet"