Koalisi Jokowi Jelang Pilpres 2024, Surya Paloh 'Buka Kartu Mati': Cuma Nasdem Dukung Kenaikan BBM

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh 'buka kartu' di tengah derasnya desakan keluar dari koalisi Presiden Joko Widodo menuju Pilpres 2024. Surya Paloh klain Nasdem satu-satunya parpol koalisi yang dukung Jokowi naikkan harga BBM jenis pertalite dan solar.

Nasdem yang telah mendeklarasikan capres Anies Baswedan juga mengklain tidak pernah meminta jatah di kabinet.  Pascadeklrasi Anies maju Pilpres 2024, isu reashuffle berhembus kencang. Tiga menteri dari Nasdem disinyalir menjadi sasaran perombakan kabinet.

Nasdem yang mendeklarasi Anies maju Pilpres 2024 menjadi kontroversi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diasosiasikan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Aksi 'main dua kaki' Nasdem dinilai membahayakan pemerintahan Jokowi hingga 2024.

Surya Paloh mengatakan, pihaknya sebagai partai politik (parpol) koalisi yang setia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengeklaim, Partai Nasdem merupakan satu-satunya parpol koalisi yang mendukung kebijakan Jokowi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungan yang setulus-tulusnya, sepenuhnya,” sebut Paloh dalam peluncuran Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

“Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya ada satu fraksi yang menyatakan jalan terus (kebijakan) kenaikan BBM ini,” ucap dia.

Ia berpandangan, situasi itu menunjukkan, enam fraksi lain di DPR tak mendukung kebijakan tersebut. Sementara itu, hanya Partai Nasdem yang sepakat terhadap keputusan Jokowi mengurangi subsidi BBM. Paloh mengatakan, sikap itu menunjukkan komitmen Partai Nasdem untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi.

“Hanya satu fraksi yang sepakat, ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis tidak mungkin begini. Jadi terjemahkan saja Nasdem ini apakah paling tolol atau paling loyalis pada Jokowi? Silakan terjemahkan,” papar dia. Ia lantas meminta para kadernya tak gentar menghadapi berbagai kritik dan serangan politik setelah pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Anies Pilih AHY atau Andika Perkasa? Pengamat Pilpres 2024 dari Gorontalo Beberkan Untung Ruginya 

Paloh mengaku telah memprediksi bahwa keputusannya bakal membawa konsekuensi, termasuk desakan agar Partai Nasdem dikeluarkan dari parpol koalisi pemerintah. Namun, desakan itu dianggapnya sebagai pengingat untuk melihat siapa kawan dan lawan di internal koalisi.

“Di sinilah ukuran saya melihat mana kawan yang matang berpolitik, mana yang masih anak-anak, yang matang saya juga tahu, tapi yang baru belajar taman kanak-kanak saya ngerti,” ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan secara tersirat Partai Nasdem lepas dari koalisi.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," terang Hasto ditemui di kantor DPP PDI-P, Minggu (9/10/2022).

Surya Paloh Tak Pernah Minta Jatah Kabinet

Partai Nasdem menyampaikan tidak ada akan keluar koalisi pemerintahan Jokowi walaupun misalnya kelak menterinya kena reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali menanggapi isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi.

Isu Reshuffle mencuat setelah Partai Nasdem memutuskan curi start mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden 2024.

Anies Baswedan dianggap sebagai antitesis Presiden Jokowi. Ahmad Ali memastikan, komitmen Nasdem tak berubah meskipun nantinya kader Partai Nasdem tak lagi menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Nasdem ada di kabinet atau tidak di kabinet, tidak akan keluar dari koalisi,” sebut Ali pada Kompas.com, Senin (17/10/2022).

Baca juga: Lobi Elite PKS Menuju Pilpres 2024: Anies - AHY Semeja dengan SBY - JK - Surya Paloh

Adapun saat ini ada tiga kader Partai Nasdem yang menjadi pembantu Jokowi yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Ahmad Ali menilai wajar ada masukan dari sejumlah pihak pada Jokowi untuk me-reshuffle kabinet dan mengganti kader Partai Nasdem dengan figur lain.

Ali menyerahkan keputusan itu pada Jokowi karena memilih pembantu dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Pasalnya selama mendorong pemenangan Jokowi, lanjut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak pernah meminta jatah kursi di kabinet.

“Kalau kemudian hari ini kami ada di kabinet tentunya bonus yang diberikan. Ada kader partai yang dianggap cakap mampu menjadi pembantu Presiden,” paparnya.

“Kalau kemudian ternyata hari ini dianggap kader tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Presiden, karena para kader Partai Nasdem itu prestasi kerjanya minim, itu subjektifitas Pak Presiden, (Jokowi) yang menilai,” ujar dia.

Terakhir Ali memandang keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tak melanggar kesepakatan koalisi.

Pun, keputusan itu tak mengganggu Jokowi yang kerap menyampaikan keputusan pencapresan sebagai ranah partai politik (parpol).

Ia lantas mempertanyakan komentar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan “biru” lepas dari koalisi.

“Pak Jokowi bukan orang yang membenci, terus apa yang membuat beliau (Hasto) terganggu? Pak Hasto terganggu, dan menyerang Nasdem dengan segala macam pernyataan dan tudingan,” pungkasnya.

Diketahui Hasto sempat menyampaikan secara tersirat bahwa Partai Nasdem lepas dari koalisi pemerintahan.
Hal itu disampaikan pasca Surya Paloh menunjuk Anies sebagai capres Partai Nasdem.

Desakan mencopot tiga menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem juga disampaikan sejumlah relawan Jokowi.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ucap perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Alasannya, pengusungan Anies dilakukan pada momentum berkabung pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 penonton.

Kedua, Anies berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi gelaran Formula E yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klaim Nasdem Satu-satunya Parpol yang Dukung Jokowi Naikkan BBM, Surya Paloh: Bodoh atau Loyal?"