Menuju Pilpres 2024, Netizen: Selamat Ulang Tahun Capres Prabowo Subianto

Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan jenderal Kopassus dengan pangkat mayor jenderal. Sebagai komandan jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma.

Kopassus, terutama Sat-81/Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera; yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981.

Operasi ini berhasil menyelamatkan sepuluh dari dua belas orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lorentz 95 dan diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Meskipun diwarnai oleh insiden penembakan komandan Sat-81 oleh anak buahnya sendiri, namun operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman.

Prabowo mendampingi misi ekspedisi Everest.

Pada 26 April 1997, tim pendaki Indonesia yang terdiri atas anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dan mengibarkan bendera Merah Putih di sana.

Misi ini didukung dan diprakarsai langsung oleh Prabowo sebagai komandan jenderal Kopassus.
Panglima Kostrad

Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya Presiden Soeharto. Pengangkatan ini terjadi hanya sepuluh hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden.

Sebagai panglima Kostrad, Prabowo membawahi sekitar sebelas ribu pasukan cadangan ABRI. Sebagai panglima, Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan Mei 1998.

Meskipun permintaan ini kemudian ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit-unit Kopassus di bawah pengawasannya di Timor Timur dari Dili menuju Yogyakarta, kemudian menuju Jakarta menggunakan kereta api.

Menurut beberapa sumber, Prabowo juga dimintai pertolongan oleh Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Komando Operasi Jakarta Raya, untuk ikut mengirimkan pasukannya untuk mengamankan ibu kota.

Permintaan ini dipenuhi oleh Prabowo dengan mengirimkan serdadu Kostrad untuk mengamankan beberapa bangunan penting, seperti rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.

Prabowo berperan membujuk Amien Rais, salah satu tokoh pemimpin gerakan reformasi, untuk membatalkan rencana digelarnya doa bersama di kawasan sekitar Monas untuk alasan keamanan.

Pada 14 Mei, ia bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah genting.

Prabowo bergabung dengan Pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena "memang pengalaman beliau besar di situ".

Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard Ryacudu ke Prabowo berlangsung pada siang hari, 21 Oktober 2019 di Jakarta.

Pada hari yang sama, Presiden mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan untuk membantu Prabowo.

Sebagai amanah dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Prabowo wajib merekrut dan melatih komponen cadangan.

Anggota dari komponen cadangan bukan militer aktif, namun dapat sewaktu-waktu dipanggil memperkuat Tentara Nasional Indonesia di saat darurat.

Angkatan pertama komponen cadangan dilantik oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Batujajar pada 7 Oktober 2021. Pembawa acara terkenal Deddy Corbuzier didaulat oleh Prabowo jadi duta Komcad.

Pabrik KFX IFX di Korea. Rencananya, pesawat tempur KF-21 ini juga akan diproduksi di Dirgantara Indonesia, Bandung.

Kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KFX IFX antara Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries dimulai oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Namun, di masa Menhan Ryamizard Ryacudu kerjasama sempat dihentikan karena tunggakan porsi Indonesia tidak dibayar, salah satunya karena insinyur PTDI yang turut bekerja di Korea tidak diberikan seluruh akses pengembangan pesawat. Menhan Prabowo pada September 2020 memimpin langsung renegosiasi kontrak KFX IFX.

Bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Direktur Utama PTDI, Prabowo menghadiri peluncuran prototype pesawat dengan bendera merah putih dan bendera Korea di bawah kokpit. Prototype pertama KFX IFX yang sekarang dinamai KF-21 telah berhasil terbang perdana pada 19 Juli 2022.

Mengingat sebagian alat utama persenjataan TNI sudah tua, Presiden Jokowi meminta Menhan Prabowo untuk merencanakan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun ke depan.

Prabowo meyakini perencanaan yang panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci 0,8 persen dari PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli alat utama persenjataan tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri.

Rencana yang mencuat ke publik tidak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) ini menjadi perdebatan hangat karena angkanya diusulkan mencapai Rp. 1.700 triliun, atau Rp 68 triliun per tahun.

Kepastian anggaran pertahanan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Untuk TNI AU, Prabowo membeli pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal angkut Airbus A400M.

Untuk TNI AL, Prabowo membeli kapal tempur Fregat jenis FREMM dan Maestrale, serta menjajaki kemungkinan pembuatan kapal selam Scorpene dan Arrowhead 149 di galangan PAL Indonesia.

Bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Prabowo juga memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN pertahanan jadi satu holding bernama Defend ID.

Karier politik

Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.

Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pemiihan Umum 2009

Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46 persen) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.
Pemiihan Umum 2014

Partai Gerindra meraih 14.760.371 suara (11,81 persen) dan menempatkan 73 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014.

Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2014 membuatnya jadi partai ketiga terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya.
Pemiihan Umum 2019

Partai Gerindra meraih 17.594.839 suara (12,57 persen) dan menempatkan 78 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.

Perolehan suara Partai Gerindra di Pemilu 2019 membuatnya jadi partai dua terbesar di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pemilihan umum presiden 2009

Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.

Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009

2. Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"

3. Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan

4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat

5. Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50 persen oleh Megawati dan 50 persen oleh Prabowo

6. Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014
Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.

Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran.

Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres.

Pemilihan umum presiden 2014

Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2012, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat.

Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya,[61] tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah.

Di Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Gerindra meraih posisi ketiga, dengan meraih 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga 9 April 2014.

Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.

Pemilihan Umum Presiden 2019

Di Pilpres 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno setelah tawaran maju bersama Anies Baswedan tidak disambut positif oleh Anies.

Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019, Prabowo maju bersama Sandiaga Uno didukung oleh koalisi Indonesia Adil Makmur. Koalisi ini terdiri dari 5 partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Beringin Karya.

Pasangan Prabowo Sandi mendapatkan 68 juta suara, kalah dari jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Jokowi Ma'aruf Amin. Namun setelah penetapan hasil pemilu, Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju.

Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Pemilihan umum Presiden 2024

Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari, tanggal 12 Agustus 2022.

Ini menjadi ke-3 kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan ke-4 kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden.

Pada 13 Agustus 2022, Prabowo menandatangani kontrak koalisi dengan PKB[66]. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan ingin meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan ingin mencontoh politik persatuan Jokowi.

(*)