Isu Ganti Menteri saat Politik Pilpres 2024 Memanas, Ini Alasan Sekjen PDIP Desak Reshuffle

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Desakan terhadap Presiden Joko Widodo segera reshuffle kabinet semakin mengencang hadapi Pilpres 2024.

Reshuffle dinilai perlu supaya perjalanan pemerintahan menuju Pemilu dan Pilpres 2024 lebih tenang.

Tak hanya relawan Jokowi, PDIP juga mengotot supaya presiden segera merombak kabinet. Tiga menteri dari Partai Nasdem paling dikaitkan dengan isu reshuffle kali ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung soal wacana perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Hasto berpandangan, keputusan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tak dapat diganggu gugat.

"Apa yang disampaikan pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujarnya lagi.

Kemudian, Hasto berharap, perombakan kabinet atau reshuffle berbuah positif pada struktur pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depannya.

Baca juga: Gerindra Gorontalo Hadapi Pilpres 2024: Kader Teriakan Prabowo Subianto Presiden

Terutama, ia berharap agar Pemilu 2024 berjalan dengan tenang. "Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," kata Hasto Presiden Jokowi sebelumnya tak mengelak bahwa rencana reshuffle tetap ada di sisa masa jabatannya dua tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Jokowi usai ditanya potensi reshuffle setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

Sebelumnya, sejumlah relawan Presiden Jokowi meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai Nasdem diganti.

Hal itu disampaikan setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Nasdem Tegaskan Solid Dukung Jokowi 

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan bahwa Nasdem tetap solid berada di barisan partai politik pendukung Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatan pada 2024.

Johnny mengatakan, Nasdem juga berkomitmen untuk menjaga kontinuitas pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan Johnny saat ditanya mengenai hubungan antara Nasdem dan PDI-P di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hubungan kedua partai ini diisukan tak harmonis setelah Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Komitmen soliditas koalisi pilpres dan koalisi dalam kabinet harus terus kita jaga sampai akhir yang baik dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, itu komitmennya," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Survei Pilpres 2024: Alasan Ganjar Ungguli Puan Maharani, Massa PDIP Pilih Kader Capres

Lebih lanjut Johnny mengatakan, meski partai pendukung Jokowi tetap berkomitmen menjaga pemerintahan hingga 2024, soliditas itu hendaknya tidak menghambat dinamika demokrasi menjelang Pilpres 2024.

"Pemilu itu adalah untuk pemerintahan 2024-2029, lain sama sekali. Demokratisasi itu harus berjalan juga, harus segar juga, tapi jangan menakutkan, jangan memecah belah," kata Johnny.

Ia menegaskan, munculnya nama-nama yang diajukan sebagai calon presiden merupakan potret politik yang mesti dibiarkan berjalan dalam demokrasi yang sehat, tanpa menyampingkan soliditas koalisi pemerintahan saat ini.

"Pada saat tantangan yang besar kita harus memabngun soliditas nasioanl kita, kekompakan nasional kita harus dibangun, tetapi proses demokratisasi juga harus dibuka raungnya," ujar Johnny.

"Di sinilah pentingnya pengambilan keputusan dengan menghormati kewenangan, hak-hak dan independensi partai politik," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pendeklarasian Anies Baswedan seperti Peristiwa 10 November 1945, yakni peristiwa perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato.

Sidiran itu ia sampaikan saat memamerkan lukisan Peristiwa 10 November 1945 perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022), Hasto kemudian menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda.

Ia lantas menyinggung perihal warna biru yang dirobek itu. "Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto menyebut "biru" itu kini juga terlepas dari pemerintahan Jokowi.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ujar Hasto.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dukung Jokowi "Reshuffle" Kabinet, PDI-P: Supaya Pemilu 2024 Dipenuhi Rasa Bahagia"