Tragedi Kanjuruhan, Media Asing: Polisi Indonesia 'Tak Sekejam' Ini Sebelum Reformasi

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Media asing, New York Times menyebut polisi Indonesia kurang terlatih dan militeristik dalam pengendalian massa.

Sorotan media Amerika Serikat itu pascatragedi Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya, 1 Oktober 2022, yang menelan 131 jiwa.

Para ahli menilai kepolisian Indonesia nyaris dalam semua kasus tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah.

Tragedi Kanjuruhan yang menyita perhatian dunia jadi tolok ukur kepolisian Indonesia di mata internasional.

Kegagalan Reformasi Kepolisian Dikutip Kompas Tren, beberapa ahli mengatakan petugas kepolisian tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Anggaran polisi yang sangat besar dihabiskan untuk gas air mata, pentungan, dan perangkat lain yang digunakan selama mengendalikan protes.

The New York Times menyebutkan, selama bertahun-tahun, puluhan ribu orang Indonesia telah berhadapan dengan kepolisian yang banyak dikatakan korup, menggunakan kekerasan untuk menekan massa, dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun.

Kemudian, pada hari Sabtu, ketika petugas antihuru-hara di Kota Malang memukuli penggemar sepak bola dengan tongkat dan perisai dan, tanpa peringatan, menyemprotkan gas air mata ke puluhan ribu penonton yang berkerumun di sebuah stadion.

Metode kepolisian memicu penyerbuan yang berujung pada kematian 131 orang, salah satu bencana terburuk dalam sejarah olahraga.

Baca juga: Pimpin Tim Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komisioner Komnas HAM Akui Gas Air Mata Jadi Fokus Utama

Tidak Pernah Dimintai Pertanggungjawaban

Para ahli mengatakan, tragedi itu mengungkap masalah sistemik yang dihadapi polisi, banyak di antaranya kurang terlatih dalam pengendalian massa dan sangat militeristik.

Dalam hampir semua kasus, para analis mengatakan, mereka tidak pernah harus menjawab kesalahan langkah.

"Bagi saya, ini benar-benar fungsi dari kegagalan reformasi kepolisian di Indonesia," kata Jacqui Baker, ekonom politik di Murdoch University di Perth, Australia, yang mempelajari kepolisian di Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, aktivis HAM dan ombudsman pemerintah telah melakukan penyelidikan atas tindakan polisi Indonesia.

Laporan-laporan ini, menurut Baker, sering sampai ke kepala polisi, tetapi tidak banyak atau tidak berpengaruh sama sekali. "Mengapa kita terus dihadapkan dengan impunitas?" dia berkata.