Ramai 'Dewan Kolonel' Puan Maharani: Guyonan Politik hingga Instruksi Megawati Hadapi Pilpres 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – 'Dewan Kolonel' PDIP untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani ramai di publik.

'Dewan Kolonel' yang beranggotakan para legislator Senayan (DPR RI) diperintahkan bergerak hingga ke akar rumput untuk kemenangan Puan Maharani pada Pilpres 2024.

DPP PDIP belakangan mengklarifikasi soal pembentukan 'Dewan Kolonel' yang digagas Anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi.

Puan Maharani menjelaskan respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pembentukan Dewan Kolonel oleh Fraksi PDIP DPR RI.

Pembentukan Dewan Kolonel itu diketahui untuk mendukung Puan Maharani jika ditunjuk oleh PDIP maju sebagai capres 2024.

Megawati, kata dia, meminta para kader untuk mempersiapkan segala hal untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Instruksi dari ibu Ketua Umum, adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024," kata Puan menyampaikan pesan Megawati, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Pemilih PDIP Inginkan Puan Maharani Maju Pilpres 2024

Kendati demikian, Puan tidak membeberkan secara detail perihal setuju atau tidaknya Megawati atas pembentukan Dewan Kolonel ini.

Sebab kata Puan, instruksi yang harus dilakukan para kader saat ini adalah melakukan blusukan dan bertemu dengan rakyat.

"Jadi (instruksinya, red) turun ke lapangan turun ke bawah untuk bertemu rakyat," tukas dia.

Hasto Klarifikasi

Megawati meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan dan menegaskan bahwa tidak ada istilah 'Dewan Kolonel'.

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV, Rabu (21/9/2022).

Hasto sudah menindaklanjuti arahan Megawati dengan berkoordinasi kepada jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR yakni Ketuanya Utut Adianto serta sekretarisnya.

Penjelasan Utut dan Bambang, kata Hasto, istilah Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” ujar Hasto.

Dalam keterangannya, Hasto juga membantah Puan Maharani telah menyetujui adanya Dewan Kolonel di Fraksi PDIP.

“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,” jelas Hasto.

“Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” kata Hasto menambahkan.

Baca juga: Peluang Capres Puan Maharani: Unggul di Pedesaan, 53,8 Persen Pemilih Berstatus Quo

Beberapa anggota Fraksi PDIP membentuk tim bernamakan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Inisiator nama Dewan Kolonel sekaligus anggota Fraksi PDIP Johan Budi menyatakan, dibentuknya tim tersebut untuk meningkatkan elektabilitas Puan sebagai capres.

Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel sejauh ini belum akan bergerak melakukan aktifitas sebelum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk satu nama kader yang akan diusung oleh partai.

"Apa yang kita lakukan banyak hal. Ada posko tadi, kita bikin rapat rapat misalnya. Tapi belum ya, posko ada (untuk sekretariat, red) tapi kita belum gerak. Kita nunggu keputusan ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri)," kata Johan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Kendati begitu, Johan memastikan Dewan Kolonel ini akan siap memberikan dukungan jika memang nantinya Puan Maharani yang ditunjuk oleh Megawati Soekarnoputri.

"Apakah nanti bagaimana, ya kita gerak untuk mbak Puan. Tapi kita nunggu tadi itu (penunjukan dari Megawati, red). Tapi prepare kita poskonya. Intinya ini persiapan kalau Puan ditunjuk (jadi capres)," tuturnya.

Johan menyatakan, terkait pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Dalam artian lain, inisiatif pembentukan Dewan Kolonel tersebut kata dia murni atas dukungan beberapa anggota Fraksi PDIP terhadap Puan Maharani.

Hanya saja kata dia, Puan Maharani sudah mengetahui dan menyetujui adanya pembentukan Dewan Kolonel ini.

"Berkembang. Terus dilaporkan ke mbak Puan. Mbak Puan setuju," tukas dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul AKHIRNYA Megawati Bicara soal Dewan Kolonel Puan Maharani, Ambisi Lengserkan Ganjar?