SBY Turun Gunung: Pilpres Memanas, Golkar-PDIP-PKB hingga KPU Bersuara

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 'turun gunung'. Eskalasi politik pilpres 2024 memanas.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai statement SBY soal indikasi pemilu curang telah memancing elite politik terutama PDIP.

Rocky pun menganggap 'turun gunung' SBY tentu untuk mem-backup putra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada kontestasi pilpres.

"Ucapan pak SBY telah memancing reaksi terutama dari PDIP. Ini membuat suasana semakin panas. Saya menilai wajar pak SBY turun gunung untuk mem-backup AHY," ujar Rocky pada wawancara dengan Hersubeno Arief di FFN Chanel bertema "SBY Turun Gunung, Jangan Ada Genderuwo Politik yang Baper", Sabtu (17/9/2022).

Respons elite parpol terhadap SBY. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, meminta semua pihak tak berburuk sangka soal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Nurul Arifin menilai, pernyataan SBY itu dilontarkan untuk mengingatkan semua pihak tetap waspada menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP dan Demokrat Berbalas Pantun, Eskalasi Pilpres 2024 Memanas: Ini Kata Hasto ke SBY

"Namun sebaiknya kita tidak berburuk sangka, tapi turut mengedukasi pemilih untuk cerdas, menawarkan politik yang bersih, dan jujur,” kata Nurul saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Sebaliknya, Nurul Arifin mendorong agar semua partai politik (parpol) fokus memberikan edukasi soal figur calon presiden (capres) yang bakal diusung.

Di sisi lain, menurutnya, parpol tak boleh lupa menyalurkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk menghindari polarisasi.

“Komitmen untuk tidak terpolarisasi dalam politik sara itu malah hal yang penting,” ujar Nurul Arifin. Hal senada juga disampaikan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Ia menyatakan, hendaknya elite politik tetap menciptakan suasana kondusif jelang Pemilu 2024. "Nah saya sih berharap termasuk elite tokoh-tokoh politik kita, termasuk Pak SBY juga jangan menciptakan isu yang itu kita khawatir nanti justru mengundang keterbelahan atau perpecahan karena dugannya kan itu masih praduga praduga apa sih yang dikondisikan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyarankan SBY mengungkapkan sosok yang bakal membuat kecurangan pada Pemilu 2024.

Pasalnya, ia meyakini bahwa tidak ada satu pun pihak yang menginginkan pemilu berjalan tidak jujur dan adil. "Oleh sebab itu, agar lebih baik diungkap ini aktornya ini aktor partai, di luar partai, atau kelompok apa.
Karena setahu saya partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jurdil (jujur adil)," kata Jazilul saat dihubungi, Senin.

Baca juga: Senyum SBY saat Menjenguk Hendropriyono di RSPAD

Kendati demikian, ia meyakini bahwa SBY tidak mungkin menyatakan hal tersebut tanpa dasar. Jazilul berpendapat, SBY tidak main-main saat menyampaikan dugaannya tersebut.

"Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil. Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sebab, Hasto menilai pernyataan tersebut cenderung memfitnah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9/2022).

Hasto berharap, SBY memiliki sikap kenegarawan dengan melaporkan apa yang telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pernyataan SBY itu tentu sampai ke telinga para Komisioner KPU. KPU dengan tegas menepis anggapan bahwa Pemilu 2024 bakal berlangsung tidak jujur dan adil.

"Keraguan publik atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dikhawatirkan tidak luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) adalah kesempatan bagi KPU untuk membuktikan bahwa Pemilu Serentak dapat terselenggara dengan luber jurdil dan berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai demokratis," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Senin.

"It is a moment of truth (ini adalah momen/saat pembuktian)," katanya lagi. Idham memberi contoh soal putusan Bawaslu yang tidak mengabulkan gugatan dari seluruh partai politik yang melaporkan KPU atas dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu.

Dalam putusan atas gugatan sembilan partai politik itu, Bawaslu menilai KPU "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu".

Idham berpendapat, hal ini merupakan bukti pihaknya telah bekerja "secara luber jurdil" sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan berbagai ketentuan lain.

Suhu politik jelang Pemilu 2024, semakin memanas. Setelah muncul isu pesta demokrasi itu akan berjalan tidak adil dan tidak jujur. Sebagaimana prinsip dasar yang dimilikinya, Pemilu haruslah berlangsung secara jujur dan adil (jurdil). Munculnya isu "kecurangan" Pemilu 2024, diawali oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang tiba-tiba saja "turun gunung" menyampaikan hal tersebut.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SBY Terpojok, Diminta Elite Parpol agar Tak Buat Gaduh Jelang Pemilu 2024"