Jajak Pendapat Litbang Kompas: 57,7 Persen Responden Yakin Demokrasi Membaik

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Jajak pendapat Litbang Kompas menemukan masyarakat yakin kualitas demokrasi Indonesia akan lebih baik.

Temuan Litbang Kompas, 57,7 persen yakin kualitas demokrasi semakin membaik ke depan dibandingkan negara-negara di Asean.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa 37,7 persen responden menilai demokrasi Indonesia kian buruk.

Sejumlah pertanyaan terkait kualitas demokrasi disodorkan kepada para responden. Berikut ini hasilnya:

Yakin atau tidak yakinkah Anda kualitas demokrasi akan membaik?

2,8 persen sangat tidak yakin

25,9 persen tidak yakin

57,7 persen yakin

10,6 persen sangat yakin

3 persen tidak tahu

Baca juga: Lawyer Peradi Gorontalo Sebut Beberapa Pasal Kontra Demokrasi dalam RKUHP

Dibanding tahun lalu, baik atau burukkah kualitas demokrasi di Indonesia saat ini?

20,3 persen semakin baik

23,2 persen sama baiknya

13,9 persen sama buruknya

37,7 persen semakin buruk

4,9 persen tidak tahu

Apa yang akan Anda lakukan saat situasi tidak baik (kenaikan harga, jalan rusak, dsb)?

10,3 persen demonstrasi

17,2 persen berpendapat di media sosial

18,6 persen mengeluh pada orang yang senasib

25,6 persen menyampaikan langsung ke pemangku kebijakan

26,6 persen diam saja

0,7 persen tidak tahu

Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, baik atau burukkah kualitas demokrasi di Indonesia?

14,8 persen tidak tahu

24 persen lebih buruk

8,5 persen sama buruknya

19,3 persen sama baiknya

33,4 persen lebih baik

Apa yang menjadi pendukung jalannya demokrasi di Indonesia?

37,1 7 persen pemilihan umum/pemilihan langsung

30,4 persen masyarakat sipil yang kuat

18, persen kebebasan melakukan demonstrasi

8,3 persen tidak tahu

5,6 persen kebebasan mendirikan partai politik

0,2 persen lainnya

Penghambat demokrasi di Indonesia?

43,2 persen korupsi

21,8 persen keterpurukan ekonomi

21,5 persen perlakuan tidak sama di depan hukum

7 persen pelanggaran HAM

0,5 persen lainnya

6 persen tidak tahu

Korupsi Jadi Penghambat Demokrasi

Jajak pendapat Litbang Kompas menyoroti penilaian publik tentang maraknya korupsi menjadi penghambat demokrasi .

Pengawasan yang dilakukan pada 6-9 September 2022 itu menunjukkan 43,2 persen responden menyebutkan bahwa korupsi menjadi faktor utama yang mendukung demokrasi di Tanah Air.

Baca juga: Politisi Nasdem Gorontalo Sebut Demokrasi Indonesia Lemah

“Persoalan laten korupsi dianggap oleh kelompok responden terbesar sebagai batu sandung berjalannya demokrasi,” tutur peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/9/2022).

Jajak pendapat itu juga merekam hal-hal lain yang dianggap sebagai pendukung demokrasi seperti keterpurukan ekonomi yang dipilih 21,8 persen responden.

Kemudian, 21,5 responden mengatakan, perlakuan tidak sama di depan hukum, dan 7 persen responden menyebut pelanggaran hak asasi manusia.

Arita melihat situasi ini perlu ditangkap oleh pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perubahan kondisi demokrasi.

“Pemerintah perlu mengambil bagian untuk menciptakan iklim demokrasi yang memberikan informasi bermanfaat bagi publik,” ujarnya.

Di balik jajak pendapat melibatkan 504 responden dari 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon, dan sampel ditentukan secara acak dari panel responden Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang di angka 4,37 persen dalam penarikan sampel secara acak.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang "Kompas": Publik Nilai Maraknya Korupsi Jadi Penghambat Demokrasi"