Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa Melawan: Tim Hukum Tolak Perubahan Struktur PPP

Suharso Monoarfa melawan! Dia menyiapkan tim hukum untuk mengklarifikasi soal pelengseran dirinya dari kursi Ketum Umum PPP.

Editor: lodie tombeg
Kolase TribunGorontalo.com
Suharso Monoarfa (kanan). Dia menyiapkan tim hukum untuk mengklarifikasi soal pelengseran dirinya dari kursi Ketum Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Suharso Monoarfa melawan! Dia menyiapkan tim hukum untuk mengklarifikasi soal pelengseran dirinya dari kursi Ketum Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kubu Muhamad Mardiono yang mengajukan perubahan struktur kepengurusan partai, menggantikan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP. Kepengurusan baru PPP diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha, pelaksanaan Rapat Pengurus Harian dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang mencopot Suharso dari kursi ketua umum di Serang, Banten, tidak sah.

Baca juga: Cerita Suharso Monoarfa: Tanggapi Desakan Mundur dari Ketua PPP hingga Masuk Bursa Capres

"Pak Suharso beserta tim hukum DPP telah menyiapkan klarifikasi kepada Menkumham tentang proses pelaksanaan ‘Rapat Pengurus Harian’ dan pelaksanaan ‘Mukernas’ yang tidak sesuai dengan aturan AD/ART PPP," kata Tamliha kepada Kompas.com, Kamis (8/9/2022) dini hari.

Akan tetapi, Tamliha belum mau mengungkapkan kapan langkah klarifikasi itu bakal diambil.

Sementara itu, kubu Mardiono, Plt Ketum PPP saat ini, telah melayangkan susunan pengurus baru PPP ke Kemenkumham.

Dalam susunan pengurus baru yang diajukan, nama Suharso dalam posisi sebagai Ketum diganti oleh Mardiono.

"Kami sedang menunggu waktu yang tepat agar semua fitnah dan makar bisa diketahui oleh publik dan kader PPP," jelas Tamliha.

Kisruh internal PPP berawal saat ketua umum Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya, kendati yang bersangkutan mengingkari

Pemberhentian Suharso dimulai dari permintaan tiga pimpinan Majelis PPP yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan. Ketiganya lantas meminta pendapat Mahkamah Partai terkait dasar hukum yang terkandung dalam AD/ART PPP.

Setelah disetujui Mahkamah Partai, para pimpinan Majelis PPP meminta pengurus harian DPP PPP untuk menggelar Mukernas yang hasilnya mengganti Suharso dengan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP.

Baca juga: Suharso Monoarfa Masuk Bursa Capres PAN, Koalisi Indonesia Bersatu Agendakan Pembahasan Pilpres

Arsul Sani: Tidak Ada Pertarungan Antarkubu PPP

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan, tak ada konflik internal yang memperebutkan jabatan kepengurusan DPP PPP.

Pasalnya, daftar kepengurusan baru yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hanya berisi pergantian di posisi ketua umum, yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa kemudian diisi oleh Muhammad Mardiono.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved