OPINI

Krisis Demokrasi: Arogansi Institusi Negara dalam Menyikapi Gerakan Mahasiswa

Katanya, alasan mengamankan itu bahwa yang dilakukan sang orator merupakan tindakan penghinaan terhadap presiden.

Penulis: redaksi | Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/free
Gugun Pohontu, pengurus HMI Badko Sulutgo 

Penulis : Gugun Pohontu, pengurus HMI Badko Sulutgo 

KEMARIN kita dibuat heboh dengan potongan video yg memperlihatkan seorang mahasiswa yang dalam orasinya menyebut, "Presiden Kontol" di tengah aksi penuntutan atas kenaikan BBM subsidi, di Gorontalo.

Ada yg pro dan ada juga yang kontra, dan seketika banyak orang yg menjadi ahli moral yang merasa paling punya adab dari yg lain. 

Tapi, kita tidak akan bicara soal apakah kata "kontol" itu baik atau buruk, bermoral atau tidak. 

Terlalu dangkal. Kita mesti membawa peristiwa ini dalam dialektika yg sehat dan substansial.

Ternyata, di tengah hiruk-pikuk percekcokan manusia-manusia ahli moral itu, sang orator akhirnya 'diamankan' oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian. 

Katanya, alasan mengamankan itu bahwa yang dilakukan sang orator merupakan tindakan penghinaan terhadap presiden.

Meskipun tidak sampai ditahan, tapi kita tetap harus curiga kenapa masalah ini harus dibawah ke ranah kepolisian. 

Kalau alasannya "Soft Approach", pencegahan, justru tidak relevan, sebab dalam kasus ini tidak ada potensi konflik atau implikasi besar lainnya, yg ada hanya keriuhan di media sosial, apalagi peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana.

Untuk memperdalam uraian, pertanyaan penting yg perlu ajukan adalah apa dasar hukum dari tindakan kepolisian untuk mengamankan si Orator. 

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved