Ketua DPRD Gorontalo Paris Jusuf Akan Surati Presiden, Tolak Kenaikan Harga BBM

Laporan Sri Aprilia Mayang dari Kota Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf berjanji akan menyurati presiden terkait penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kata dia, kenaikan harga BBM subsidi juga ikut ditolak oleh pihaknya. Di depan massa aksi demo siang tadi, Senin (5/9/2022) ia berjanji akan bereaksi keras ke pemerintah pusat. 

Paris menginginkan, agar mahasiswa Gorontalo mestinya berjuang sama-sama menolak kenaikan harga BBM subsidi. 

Menegaskan jika pihaknya ikut mendukung penolakan kenaikan harga BBM subsidi, Paris bahkan meminta untuk menandatangani deklarasi yang sudah disiapkan mahasiswa.

“Kami akan buat surat penolakan harga BBM untuk diteruskan kepada Pj Gubernur Gorontalo, untuk diteruskan kepada pemerintah yang lebih di atas,” tegas Paris.

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Gorontalo kini dipatok Rp10 ribu per liter. 

Artinya, pemerintah merealisasikan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang digodok selama ini.

Diketahui, kenaikan harga BBM subsidi ini mulai diumumkan pemerintah sejak hari ini, Sabtu (3/9/2022) pukul 15.30 Wita.

Harga BBM Subsidi Pertalite dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Kepolisian Gorontalo perketat penjagaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), Sabtu (3/9/2022). 

Penjagaan ketat sebagai antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sore tadi sekitar pukul 15.30 Wita. 

“Bapak Kapolda sudah perintahkan jajaran Dit Samapta Polda dan juga Para Kapolres untuk melakukan patroli dan juga menempatkan personel di SPBU-SPBU,” ungkap Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono.

Setiap personel diminta melaksanakan tupoksinya, melakukan kegiatan preemtif, preventif dan juga represif penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran ataupun tindak pidana.

“Semua dikerahkan untuk memonitor dan memantau kondisi di lapangan sebagai dampak dari rencana kenaikan BBM subsidi jenis pertalite maupun solar,” kata Wahyu.

Wahyu meminta masyarakat dapat menyikapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM subsidi.