Kuota BBM Subsidi Habis Agustus 2022, Kemungkinan Harga Pertalite dan Solar Naik September

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Perlu masyarakat ketahui! Kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar akan habis Agutus 2022.

Mulai bulan September 2022, masyarakat harus siap membeli BBM yang kemungkinan harganya akan naik. Berapa besar kenaikan Partalite dan Solar masih sementara dihitung pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kuota Pertalite dan Solar berpotensi habis pada September dan Oktober 2022.

Baca juga: Pertalite Rp 17.200 per Liter tanpa Subsidi, Sandiaga Uno Setuju Impor Minyak Murah Rusia

Artinya, anggaran subsidi dan kompensasi untuk kedua BBM bersubsidi itu akan habis sebelum akhir tahun. Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter (KL) pada 2022.

Namun, hingga Juli 2022 realisasi konsumsi Pertalite di masyarakat ternyata sudah mencapai 16,84 juta KL.

"Setiap bulan (konsumsinya) 2,4 juta KL. Kalau ini diikuti, bahkan akhir September ini habis untuk (kuota) Pertalite," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Sementara untuk Solar, pemerintah telah menetapkan kuotanya sebanyak 14,91 juta KL untuk 2022, tetapi realisasi konsumsinya sudah mencapai 9,88 juta KL hingga Juli 2022.

Jika mengikuti tren konsumsi itu maka sebelum akhir tahun kuota Solar sudah habis. "Jadi kalau ikuti tren ini, bulan Oktober habis kuotanya itu (Solar)," imbuhnya.

Baca juga: Petugas SPBU Gorontalo Siaga Tunggu Pengumuman Kenaikan Harga Pertalite

Sri Mulyani sebut subsidi Pertalite-Solar banyak dinikmati orang kaya Bendahara Negara itu mengatakan, pada dasarnya konsumsi Pertalite dan Solar yang sudah hampir memenuhi batas kuota itu, lebih banyak dinikmati orang kaya.

Artinya, hanya sedikit dari anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang dinikmati oleh orang miskin.

Ia menjelaskan, dari anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, di antaranya mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp 143 triliun.

Pemerintah berencana menghapus jenis bensin Premium dan Pertalite secara bertahap pada tahun 2022.

Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengonsumsi BBM bersubsidi.

"Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ungkap dia.

Baca juga: Isu Harga Pertalite Naik Jadi Rp 10 Ribu per Liter, Adnan Entengo Minta Pemerintah Pikir Efek Domino

Begitu pula dengan Pertalite dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya.

Masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit. "Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya. 

Pemerintah dorong konsumsi Pertalite-Solar tepat sasaran Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, maka sama saja artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, alias tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.

Terlebih, anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

Baca juga: Anda Warga Gorontalo! Tunggu Harga Pertalite akan Naik Pekan Depan

"Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) yang sudah mampu makin banyak lagi," tutup Sri Mulyani.

Pertamax Disubsidi Rp 4.800 per Liter

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas turut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Padahal Pertamax bukan merupakan jenis BBM bersubdisi seperti Pertalite dan Solar.

Menurut dia, subsidi pada Pertamax diberikan karena adanya lonjakan harga minyak mentah melampaui proyeksi APBN 2022, Energy Information Administration (EIA), serta konsensus pasar.

"Pertamax sekalipun yang di konsumsi oleh mobil-mobil yang biasanya bagus, berarti yang pemiliknya juga mampu, itu setiap liternya mendapat subsidi," ujar Sri Mulyanu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Ia menjelaskan, berdasarkan asumsi APBN yang telah ditetapkan dalam Perpres 98 Tahun 2022, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 100 dolar AS per barrel.

Sementara EIA memproyeksi 104,8 dolar AS per barrel dan konsensus pasar sebesar 105 dolar AS per barrel. Namun, realisasi harga ICP per Juli 2022 sudah sebesar 106,7 dolar AS per barrel.

Pada harga minyak mentah Brent, yang menjadi patokan harga minyak dunia, realisasinya per Juli 2022 bahkan berada di level 108,9 dolar AS per barrel.

Sementara itu, kurs rupiah juga turut mengalami pelemahan. Bila pada Perpres 98 Tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp 14.450 per dollar AS, namun saat ini realisasinya sudah mencapai Rp 14.750 per dolar AS.

Dengan kondisi harga minyak mentah dan kurs melemah, maka harga keekonomian atau harga Pertamax seharusnya sebesar Rp 17.300 per liter. Namun, saat ini harga jual eceran yang digunakan Pertamax hanya sebesar Rp 12.500 per liter.

Itu artinya ada selisih harga sebesar Rp 4.800 per liter yang ditanggung pemerintah untuk mencegah kenaikan yang tinggi pada BBM jenis Pertamax. "Jadi setiap liternya (Pertamax) itu mendapat subsidi Rp 4.800," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Adapun untuk BBM bersubsidi Pertalite dan Solar, pemerintah menanggung biaya subsidi yang lebih besar.

Pada Pertalite, harga keeonomiannya mencapai Rp 14.450 per liter, namun harga jual di masyarakat sebesar Rp 7.650 per liter.

Sedangkan pada Solar, harga keeonomiannya mencapai Rp 13.950 per liter, jauh lebih tinggi dari harga jual saat ini yang hanya sebesar Rp 5.150 per liter.

Maka artinya, pemerintah menyubsidi Rp 8.800 untuk setiap liter Solar dan menyubsidi Rp 6.800 untuk setiap liter Pertalite.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Kuota Pertalite Habis September, Solar Habis Oktober "