Minggu, 8 Maret 2026

Puan Maharani Minta Pertalite-Solar Tepat Sasaran, Wapres Sebut Opsi Naik Harga atau Dibatasi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta menyaluran BBM bersubsidi (pertalite dan solar) tepat sasaran.

Tayang:
Editor: Lodie Tombeg
zoom-inlihat foto Puan Maharani Minta Pertalite-Solar Tepat Sasaran, Wapres Sebut Opsi Naik Harga atau Dibatasi
Kolase TribunGorontalo.com
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wapres Maruf Amin. Puan Maharani meminta menyaluran BBM bersubsidi (pertalite dan solar) tepat sasaran. 

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut.

Sebab, kata Jokowi, kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Puan Maharani: Aturan Distribusi Pertalite dan Solar 

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite dikaji mendalam.

Politikus PDI-P itu meminta, aturan terbaru yang salah satunya memuat soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi, harus tepat sasaran.

Adapun pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Revisi tersebut memuat aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang ditargetkan rampung pada Agustus 2022.

Aturan itu akan berisi kriteria kendaraan yang nantinya dilarang menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi.

"Aturan mengenai Pertalite dan Solar bersubsidi yang sedang disusun Pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).

 Puan menggarisbawahi soal tingginya konsumsi Pertalite pada triwulan I tahun 2022 yang melebihi kuota, sehingga menyebabkan kelangkaan jenis BBM itu di sejumlah daerah.

“Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi BBM,” ucapnya.

Puan mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota, memunculkan dugaan sejumlah pihak tentang adanya perubahan pola konsumsi dan BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite.

Hal ini ditandai dengan kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM bersubsidi, kini banyak beralih menggunakan Pertalite karena kenaikan harga minyak dunia buntut konflik global.

“Pemberian subsidi di tengah ancaman krisis global harus dilakukan secara cermat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan berdasarkan asas keadilan,” jelas dia.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved