Brigadir J

Update Kasus Brigadir J: LPSK Lindungi Bharada E hingga 'Nyanyian Rp 1 M' Deolipa Yumara

Update kasus Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setuju memberi perlindungan kepada Bharada E.

Editor: lodie tombeg
Kolase TribunGorontalo.com
Bharada E dan Deolipan Yumara. Update kasus Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setuju memberi perlindungan kepada Richard Eliezer alias Bharada E hingga iming-iming Rp 1 miliar. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Update kasus Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setuju memberi perlindungan kepada Richard Eliezer alias Bharada E.

Masih terkait kasus Brigadir J, mantan kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara, berencana menggugat pencabutan kuasa hukum di pengadilan hingga membocorkan dugaan Bharada E diiming-iming Rp 1 miliar oleh Irjen Ferdy Sambo.

Bharada E adalah satu dari empat tersangka pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Jumat 8 Juli 2022 lalu.

Baca juga: Drama Baru Kasus Brigadir J: Bharada E Cabut Kuasa Hukum dari Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Saat memberikan perlindungan untuk Bharada E nantinya akan ada petugas yang mengawal Bharada E selama 24 jam di Rutan Bareskrim Polri.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menjelaskan perlindungan darurat yang diberikan LPSK sebagai perwakilan negara karena melihat status Bharada E yang menjadi justice collaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum.

LPSK menilai, status tersangka Bharada E sebagai justice collaborator (JC) memiliki risiko yang perlu diantisipasi.

"Kita bayangkan saja, seorang bharada ingin membuka kotak pandora kasus ini, lalu kemudian mengambil tangung jawab JC (justice collaborator), itu pasti ada risiko," ujar Maneger di Kompas.TV, Sabtu (13/8/2022).

Maneger menambahkan sebenarnya Bharada E sudah mengajukan untuk meminta perlindungan.
LPSK kemudian melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait pengajuan pemohon dengan waktu maksimal 30 hari kerja.

Dalam proses ini, LPSK meminta keterangan pemohon yang memiliki informasi cukup dan memiliki tingkat ancaman atau tidak.

Setelah itu, keputusan perlindungan reguler ini diketok dalam sidang Mahkamah LPSK.
Menurut Maneger, karena Bharada E sudah mengajukan JC, maka LPSK menilai ada hal kedaruratan yang harus dilakukan untuk keselamatan pemohon. Walaupun, pemohon sudah diputuskan sebagai tersangka.

Baca juga: Babak Akhir Drama Kasus Brigadir J: Penyidik Beberkan Motif Ferdy Sambo Habisi Korban

"Jadi kita lihat memang ada faktor kedaruratan," ujar Maneger.
Maneger menambahkan perlindungan darurat ini tidak perlu diputuskan oleh tujuh pimpinan LPSK, seperti sidang Mahkamah LPSK dalam tahapan reguler.

Melainkan, cukup dua orang pimpinan LPSK yang menyetujui dikeluarkannya perlindungan darurat terhadap Bharada E.

Namun, nantinya tetap akan dilaporkan dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK, untuk diputuskan bersama.

"Jika ada apa-apa terhadap E sementara kita masih berkutat administrasi, maka kemudian kita hadir, bahwa negara hadir melindungi E sebagai orang yang mengambil tanggung jawab sebagai JC. Dia menjadi pembuka kotak pandora dari kasus ini," ujar Maneger.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved