Siapa Capres dari PDIP? Effendi Simbolon: Puan Maharani Berpeluang Besar

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani semakin menguat sebagai kandidat calon presiden (capres) dari PDIP.

Puan Maharani terus memperoleh dukungan dari daerah. Bahkan sejumlah relawan Puan Maharani telah dideklarasikan menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden.

Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, Puan Maharani berpeluang besar diusung PDIP menjadi capres atau cawapres dalam gelaran Pilpres 2024.

Baca juga: Anies-Prabowo Tertinggi: Elektabilitas Puan Maharani Naik setelah Rajin Keliling Indonesia

Tidak ada kader lain yang bisa mengimbangi Puan Maharani atau lebih berpeluang diusung PDIP.

Menurut Simblon, selain Puan tak ada lagi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu yang memiliki peluang dalam pesta demokrasi.

"Kalau saya pribadi saat ini, saya melihat peluang itu ada di Mbak Puan. Yang lain saya tidak lihat peluang itu. Kalau saya pribadi ya (Puan)," kata Effendi kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).

Ia mengatakan, masih ada waktu untuk Puan meningkatkan elektabilitasnya jelang Pilpres 2024.

"Sehingga kalau misalnya lebih cepat lebih baik di-launch misalnya figur Mbak Puan, lepas dari segala kekurangannya itu masih ada waktu untuk dilakukan, katakanlah untuk memperbaiki dan membenahi hal hal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin ini, sehingga saya sekali lagi ini pandangan saya pribadi ketika ditanya seperti apa," ujarnya.

Baca juga: Melejit Elektabilitas Kandidat Capres PDIP Puan Maharani, Ini Kata Pengamat Politik

Meski begitu, kata dia, keputusan ihwal Pilpres 2024 nanti berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Nah kalau siapa yang akan dicalonkan kalau PDIP kan sudah final, finalnya artinya kuasanya ada di hak prerogatif Ibu Ketum, siapa nanti yang akan diusung itu saya tidak tahu," katanya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada empat kader terbaik partainya yang dianggap layak dipilih menjadi capres.

Mereka adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Kendati demikian, dalam unggahan akun Instagram PDIP, @pdiperjuangan, Selasa (9/8/2022), Hasto menyebut hingga kini pemilihan capres dari partainya masih dalam proses.

"Hingga saat ini partai berlambang kepala banteng tersebut belum menentukan sosok yang akan menjadi calon presiden (capres) 2024, sebab pemilihan calon sedang diproses," kata Hasto seperti ditulis dalam unggahan akun PDIP yang dilihat KOMPAS TV, Selasa (9/8).

Baca juga: Senada Puan Maharani, Politisi PDIP Ajak Dukung Polri Usut Kasus Brigadir J

Tren Naik Elektabilitas Puan Maharani

Tren naik elektabilitas figur calon presiden (capres). Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Puan Maharani tertinggi kenaikannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik 3 persen, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto naik 2,8 persen dan Ketua DPR RI Puan Maharani naik 2,3 persen.

Ketika elektabilitas Puan Maharani cs sedang naik, elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno malahan turun. Tingkat keterpilihan Sandiaga turun 1,5 persen dalam kurun 5 bulan terakhir.

Indonesia Polling Stations (IPS) kembali merilis hasil survei capres yang dilakukan pada 1 - 8 Agustus 2022.

Bila dibandingkan dengan data survei IPS pada 8 - 18 Maret 2022, umumnya elektabilitas figur capres mengalami kenaikan. 

Cukup mencolok kenaikan elektabilitas politisi PDIP Puan Maharani. Dari data yang diperoleh, tingkat keterpilihan Puan Maharani naik 2,3 persen, dari sebelumnya 0,6 menjadi 2,9 persen.

Elektabilitas Puan Maharani Naik

Ketua DPR RI Puan Maharani belakangan ini sangat aktif melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia.
Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP ini ditugasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk keliling Indonesia.

Safari politik Puan Maharani ini ternyata membuahkan hasil.

Popularitas dan elektabilitas (tingkat keterpilihan) Puan Maharani saat ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan sering turunnya Ketua DPR RI tersebut mengelilingi daerah-daerah di Indonesia.

Demikian dikatakan Analis Digital Marketing Politik Bambang Haryanto saat menjadi pembicara pada diskusi Indonesia Point di Jakarta, Sabtu (23/7/2022).

"Dari berbagai amatan di media baik mainstream maupun media sosial, Mbak Puan ini sekarang sedang jadi media darling, pembicaraan tentang Puan pun sekarang makin sering di masyarakat, sering jadi bahan diskusi."

"Apalagi sekarang beliau sering turun ke masyarakat mengunjungi petani, nelayan, pedagang pasar dan lainnya. Tren positif ini memang tercermin dari popularitas dia yang terus naik, termasuk elektabilitas yang menunjukan kenaikan," ungkap Bambang.

Dia mengatakan safari keliling nusantara yang dilakukan cucu Proklamator ini makin memperlihatkan karakter kepemimpinan yang merakyat yang mungkin selama ini banyak dipertanyakan masyarakat.

Wakil Rektor Universitas Islam As-Syafi’iyah ini mengatakan meski kian menjadi pembicaraan publik, Puan tidak menunjukkan kegenitan, sebaliknya tetap menunjukkan jati diri kepemimpinan yang sesungguhnya.

Dalam kapasitas Puan sebagai Ketua DPR RI ditambah dengan Ketua Parlemen Dunia, menurut Bambang Puan berhasil menunjukkan kualitas dan hasil kepemimpinan yang pro rakyat.
"RUU TPKS itu yang jelas-jelas sangat ditunggu masyarakat selama ini berhasil dieksekusi dengan baik sebagai UU. Ini hasil kepemimpinan yang jelas manfaatnya dirasakan rakyat."

"Ditambah lagi selama ini Mbak Puan sangat aktif menyuarakan aspirasi rakyat misalnya soal BBM, masalah perempuan dan anak, kelistrikan, harga pupuk, melawan kebijakan import, isu minyak goreng dan isu-isu lain. Ini pantas diapresiasi," ungkap Bambang.

Dari rekam jejak kepemimpinan baik di eksekutif dan legislatif, Puan jelas Bambang dipastikan memiliki kompetensi, kapabilitas dan integritas.

Bambang mengatakan kapabilitas seorang pemimpin bukan karena polesan atau pencitraan tetapi sesuatu yang bisa diukur.

"Soal kapasitas itu ditunjukkan Mba Puan dengan melahirkan UU TPKS. Itu jelas. 30 tahun RUU tersebut tergantung. Dan pada masa kepemimpinan Mbak Puan, itu dieksekusi," ucapnya. (*)