Kompak Bentuk 'Koalisi Gorontalo Bersatu': Rusli-Nelson-Anas Bertemu di Jakarta

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Partai Golkar, PPP dan PAN Provinsi Gorontalo kompak mendukung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Gorontalo Rusli Habibie, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nelson Pomalingo dan Ketua DPW PAN Anas Jusuf kompak.

Ketua elite parpol pembentuk KIB Gorontalo ini bertemu di Jakarta pada Selasa (7/6/2022).

Dikutip dari Tribunnews.com, Deklarasi KIB resmi dibentuk oleh tiga partai politik, yaitu PAN, Golkar dan PPP. Tiga ketua umum partai langsung menandatangani secara tertulis koalisi yang resmi dibentuk ini di Hutan Kota by Plataran, Sabtu akhir pekan lalu.

Sejumlah kesepakatan dicapai dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh kader partai masing-masing. Berikut poin-poin yang disepakati oleh tiga partai politik tersebut menjelang pemilihan umum 2024.

KIB resmi dibentuk berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kesepakatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat pertama kali membentuk KIB pada Kamis, 12 Mei 2022. Sejumlah kader dari tiga partai politik hadir menyaksikan penandatanganan pada kemarin malam.

Airlangga mengatakan koalisi ini menyepakati untuk mengakhiri politik identitas. Dia mengklaim koalisi ini untuk membentuk suasana kebersamaan dan politik persatuan untuk 2024 nanti.

Zulkifli Hasan juga menyinggung soal polarisasi di masyarakat, menurut dia salah satunya terjadi karena ajang pemilu presiden atau pilpres.

Zulkifli menilai situasi bernegara dalam 10 tahun terakhir mengkhawatirkan karena pilpres sebelumnya hanya dua pasang calon saja, maka dari itu dia berharap kelak ada tiga pasang calon yang akan maju.

Suharso Monoarfa mempertanyakan relevansi politik identitas saat ini karena masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa. Maka dari itu, Suharso berharap KIB bisa mendorong kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi.

Zulkifli menyatakan KIB membuka peluang bagi partai lain yang ingin menyusul bergabung. Alasan lainnya adalah belum adanya deklarasi, karena masih menunggu resmi dimulainya pemilu 2024. (*)