'Koalisi Dini' Golkar-PAN-PPP, Begini Tanggapan Sekjen PDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP.
TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP.
Menurut Hasto, munculnya KIB diharapkan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih memasukkan agenda kontestasi politik tahun 2024.
Hasto pun mengingatkan, agar tak membawa kontestasi 2024 terlalu awal.
Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kepentingan rakyat yang utama.
Hal itu disampaikan Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto.
Hasto menyinggung, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdiri atas kerjasama antar partai politik.
Dimana, kerjasama itu terbentuk atas mandat rakyat secara periode selama lima tahun.
Maka dari itu, Hasto menyebut, PDIP memiliki tanggungjawab untuk mengingatkan besarnya mandat rakyat pada pemerintahan saat ini.
"PDI perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun koneksivitas dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar, PAN dan PPP sepakat untuk menjalin koalisi pada pemilu 2024, mendatang.
Kerja sama tiga parpol itu dibuka dengan pertemuan antara Ketua Umum Golkar Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Jakarta, Menteng, Kamis (12/5/2022) malam.
Ketiga partai itu pun menamakannya sebagai Koalisi Indonesia Bersatu.
Buka Opsi Usung Capres atau Cawapres Non Partai Politik
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Saadi menyebut Koalisi Indonesia Bersatu membuka opsi untuk mengusung capres atau cawapres dari luar partai.