Breaking News: Waspada PMK, Pengiriman Sapi ke Luar Gorontalo Diperketat

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Penyakit mulut dan kuku  (PMK) atau dikenal sebagai Foot and Mouth Disease (FMD) mewabah di Indonesia. Terkait hal itu, Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo akan memperketat pengiriman hewan ternak sapi ke luar daerah.

Pengetatan itu kata Muhammad Sahrir, Kepala Balai Karantina Kelas II Gorontalo dilakukan dengan karantina minimal 14 hari. 

“Saat ini sesuai instruksi untuk seluruh Balai Karantina di Indonesia melakukan karantina 14 hari untuk ternak yang akan dikirim,” ungkap Sahrir kepada TribunGorontalo.com, Rabu (18/5/2022). 

Saat ini pihaknya kata Sahrir, memang tengah memperketat lalu lintas ternak dan melakukan pengawasan dan pencegahan.Hal ini agar wabah PMK tersebut tidak sampai melebar di Sulawesi. 

Sebab menurutnya, hingga saat ini, untuk wilayah Sulawesi memang masin nol kasus. Namun bukan berarti kasus ini tidak ada. Karena itu, perlu kata dia untuk tetap memperketat jalur distribusi ini. 

Apalagi, Gorontalo merupakan salah satu daerah produsen ternak sapi. Sapi yang berasal dari Gorontalo banyak dikirim di luar daerah khususnya ke pulau Kalimantan

Pada tahun 2020, Gorontalo telah mencapai swasembada sapi dengan populasi sebanyak 253.960 ekor. Sapi asal Gorontalo diperdagangkan antar pulau dengan tujuan utama ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

Karena itu, pihaknya pun terus melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan balai karantina baik dari Kepolisian, Dinas terkait, serta pengguna jasa Balai Karantina.

Sebelumnya, penyakit mulut dan kuku (PMK) kini tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini memang tidak menyerang manusia, tetapi menyerang ribuan hewan ternak di sejumlah wilayah Indonesia.

Namun, hingga saat ini Provinsi Gorontalo masih terbebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah PMK adalah wabah yang menyerang hewan ternak khususnya ternak sapi akhir-akhir ini. 

“Alhamdulilah untuk wilayah Gorontalo saat ini masih bebas (wabah PMK), bahkan untuk Pulau Sulawesi pun hingga saat ini masih terbebas dari PMK,” tutup Sahrir. (*)