Kasim Maliu: Pj Bupati Harus Pahami Geopolitik Boalemo

TRIBUNGORONTALO.COM, Tilamuta - Teka teki siapa yang akan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Boalemo masih terus menjadi perbincangan hangat. Bupati Boalemo Anas Jusuf akan mengakhiri masa jabatan pada 22 Mei 2022. 

Mulai kalangan politisi, aktivis hingga komunitas warung kopi ikut membahas para calon yang akan diberikan mantan sebagai penjabat kepala daerah di Bumi Boalemo Damai Bertasbih tersebut.

Beredar tiga nama calon penjabat Bupati Boalemo yang telah diusulkan oleh Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri.

Ketiga nama tersebut masing-masing:

1) Risjon Sunge yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

2) Handoyo Sugiharto yang kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

3) Syukri Botutihe yang sekarang ini menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Gorontalo.

"Kita sudah serahkan ke Mendagri untuk ditetapkan siapa yang paling cocok," kata Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo belum lama ini.

Ketiga nama yang disampaikan tersebut semakin mengerucutkan berbagai prediksi yang berkembang di masyarakat Boalemo.

Aktivis pemuda Kabupaten Boalemo Kasim Maliu kepada TribunGorontalo.com mengomentari ketiga nama calon Pj Bupati Boalemo ini. Kata dia, secara tidak langsung semua kalangan sudah mendapatkan sedikit gambaran.

"Minimal dengan adanya tiga nama ini, masyarakat sudah bisa melakukan prediksi sederhana, bahwa yang bakal menjadi Penjabat Bupati Boalemo adalah sosok di antara ketiga nama yang diusulkan pak Gubernur," tandas aktivis dari Kecamatan Mananggu ini.

Kendati begitu, Kasim yang akrab disapa Mardin ini memberikan pandangan terkait kriteria 'khusus' bagi Pj Bupati Boalemo. "Penjabat Bupati harus memahami geopolitik di daerah," terangnya.

Tentunya, sosok yang bisa memahami tentang geopolitik Kabupaten Boalemo ini adalah orang yang sudah pernah lama tinggal dan sangat memahami kultur masyarakat di wilayah yang resmi dimekarkan sebagai kabupaten sejak tahun 1999 ini.

"Orang yang tinggal lama dalam suatu daerah, itu lebih paham kultur masyarakat di wilayah itu. Dan, mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan. Sebab sekali lagi, mereka lebih memahami kondisi geopolitik di wilayah itu," jelas Kasim.

Sebab, keberadaan penjabat kepala daerah merupakan sebuah jabatan yang sangat strategis dan vital di daerah.

Ada berbagai kebijakan dan program yang perlu untuk dilaksanakan dalam melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan, sambil menunggu pelaksanaan Pemilu Serenkal 2024. 

"Ini perlu menjadi pertimbangan dalam memutuskan siapa yang akan jadi penjabup," tegas Kasim.

Sementara itu, mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni UU nomor 6 tahun 2020, Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Kemudian ia menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya, IV/C bagi penjabat gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B bagi penjabat bupati dan wali kota. (rcr)