Litbang Kompas: 31 Persen Responden Sulit Beli Barang karena Mahal dan Langka

Pemerintahan Joko Widodo dinilai lebih fokus ke pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) daripada mengurus ekomomi masyarakat.

Editor: Lodie Tombeg
kompas.com
Pembeli menggunakan masker saat belanja kebutuhan pokok di supermarket AEON Mal Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020).  

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Anggap Pemerintah Lebih Fokus Bangun IKN

Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.

Survei tersebut menangkap ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Arita menyebutkan, tak dapat dimungkiri jika pemerintah menggebu-gebu menyiapkan pembangunan ibu kota negara (IKN). Hal itu terlihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu 43 hari hingga disahkan pada Januari 2022.

Lalu, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang IKN. Tak lebih dari satu bulan berselang, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini.

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita.

Kendati demikian, separuh responden (50,8 persen) yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Menurut Arita, hal ini menujukkan bahwa di tengah evaluasi yang diberikan, publik masih berharap pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan mengenai kebutuhan pokok.

"Hal ini bisa dimulai dengan menyeimbangkan perhatian pemerintah, antara agenda yang ada dalam dinamika elite dengan kondisi riil yang kini dihadapi masyarakat," tulis dia.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. (*)


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang Kompas: 7 dari 10 Responden Sulit Beli Kebutuhan Pokok"

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved