Litbang Kompas: 31 Persen Responden Sulit Beli Barang karena Mahal dan Langka

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dinilai lebih fokus ke pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) daripada mengurus ekomomi masyarakat.

Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok pada awal April 2022 lalu.

Berdasarkan survei itu, hanya ada 29 persen responden yang tidak kesulitan membeli kebutuhan pokok.

"Tujuh dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Bila dirinci, 31,8 persen reponden mengaku kesulitan membeli barang karena mahal dan langka.

Sementara, 27,6 persen mengaku kesulitan membeli bahan pokok karena harga mahal dan 11,6 persen mengalami kesulitan karena barang langka.

Berdasarkan survei yang sama, mayoritas responden juga mengaku terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Seperti diketahui, pada awal April lalu pemerintah menaikkan hagra Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter atau 39 persen dari harga sebelumnya.

"Delapan dari 10 responden menyatakan terdampak kenaikan Pertamax. Sebanyak 49,5 persen merasakan imbas langsung sebagai pengguna. Sementara itu, 28,2 persen terdampak secara tidak langsung," kata Arita.

Penanganan masalah kebutuhan pokok Survei ini pun menanyakan persepsi publik mengenai kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kebutuhan pokok di bulan Ramadhan tahun ini.

Hasilnya, sebanyak 43,5 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok pada bulan puasa, berbanding 53,5 persen responden yang menilai pemerintah mampu.

Selain itu, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok, hanya 32,5 persen responden yang menganggap pemerintah mampu.

Kendati demikian, lebih dari separuh responden (50,8 persen) mengaku yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.