Soal Tarif Parkir di Pasar Senggol, Ismail: Pemerintah Tolong Tertibkan

Pasar Senggol di Gorontalo memang sudah dua tahun tidak digelar. Pandemi covid-19 adalah alasannya. Namun, karena kini penyebaran virus berbahaya ini

Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/WawanAkuba
Warga tengah berbelanja di pasar. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Belajar dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Pasar Senggol kadang menimbulkan persoalan baru yang tidak nyaman untuk pedagang.

Karena itu, Ismail Alulu, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima berharap pemerintah bisa menciptakan rasa nyaman itu. 

Pasar Senggol di Gorontalo memang sudah dua tahun tidak digelar. Pandemi covid-19 adalah alasannya. Namun, karena kini penyebaran virus berbahaya ini mulai mereda, sekaligus capaian vaksinasi meningkat, pemerintah melonggarkan dan kembali membuka pasar yang biasanya menimbulkan kerumunan tersebut. 

Menurut Ismail, persoalan umum pada setiap gelaran pasar ini adalah munculnya parkir liar. Banyak pengunjung kata dia enggan lagi mendatangi Pasar Senggol karena parkir liar yang memungut tarif mahal.

Ini pun berakibat pada pedagang yang kehilangan pembeli. 

Baca juga: TNI-Polri Diminta Terlibat Tertibkan Parkir Liar di Pasar Senggol Gorontalo

"Hadirnya parkir liar tentu berakibat pada kunjungan para pembeli. Akan semakin berkurang, saya melihat parkir liar itu pungutannya sangat tinggi dan ini tidak sesuai dengan peraturan daerah tentu bisa bahaya," ungkap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu kepada TribunGorontalo.com, Selasa (19/4/2022). 

Ia pun meminta, pemerintah kota tidak hanya membuka pasarnya, namun tidak ikut mengawal kebijakan atau aturan-aturan yang berlaku di pasar itu.

Jadi pemerintah diminta untuk mengawasi praktik buruk di pasar itu terutama parkir liar. 

Misalnya, pemerintah mesti sudah mengatur pengelola retribusi. Lalu tarifnya disesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi kata dia, jangan menyerahkan seluruhnya kepada para preman yang akan merugikan masyarakat. 

Baca juga: Marten Taha Yakin Pasar Sentral Gorontalo Selesai September 2022

"Harus ada koordinator dan ditunjuk oleh pemerintah untuk pengelolaan retribusi, bila perlu dari unsur pemerintah koordinatornya untuk mengawasi semua kegiatan perparkiran, artinya jika itu tidak dilakukan maka berdampak pada pungutan liar. Yang juga dirugikan tentu pemungutnya apalagi jika dipersoalkan" jelasnya. 

Termasuk kata Ismail Alulu, soal praktik premanisme di pasar itu. Itu juga harus disiapkan aturan atau pengawasan. 

“Jika ada preman yang melakukan pungutan liar pada para pedagang dan ini tidak ditertibkan maka kasihan para pedagang, kita ketahui preman juga itu manusia, namun jika ada koordinasi yang baik maka mereka pun pasti dapat memahami,” tegas Ismail. 

Sebaliknya, jika tidak ada komunikasi yang terjalin baik maka tentunya para preman ini akan sesuka hati. 

“Mereka juga manusia dan paling tahu apa yang akan dilakukan jika komunikasi berjalan baik termasuk memberi edukasi terhadap mereka maka ini akan jalan baik,” tambah Ismail. 

Sebagai wakil rakyat, Ismail katanya akan segera melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait masalah-masalah tersebut. 

"Saya juga sudah komunikasikan ini dengan petugas pasar, untuk senggol tahun ini coba kita buat para pedagang mendapatkan kenyamanan. Kasihan kita semua menderita dengan kondisi pandemi yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan." tuturnya. (*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved