Penjabat Bupati Boalemo 2022

Perludem Ingatkan Mendagri, PDIP Yakin Pj Bupati Pilihan Rusli Terbaik untuk Boalemo

Pada 12 Mei 2022, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Bupati Boalemo Anas Jusuf mengakhiri masa tugas.

Editor: lodie tombeg
Tribun Gorontalo/wan
Bupati Boalemo Anas Jusuf yang segera mengakhiri masa jabatan pada 12 Mei 2022. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Tilamuta – Pada 12 Mei 2022, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Bupati Boalemo Anas Jusuf mengakhiri masa tugas.

Bursa penjabat (Pj) pengganti Rusli dan Anas mulai ramai diperbincangkan publik di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.

Khusus di Pj Bupati Boalemo, beberapa kriteria telah disampaikan tokoh masyarakat dan politisi.

Misalnya kader PDIP, Dedi Hamzah meminta Gubernur Gorontalo menunjuk Pj Bupati Boalemo mempertimbangkan keterwakilan rakyat Boalemo. 

Kata Ketua IKA Alumni Universitas Negeri Gorontalo, meski penunjukan itu adalah hak prerogatif Gubernur Rusli, namun perlu mempertimbangkan keinginan masyarakat Boalemo. 

Politisi PDIP ini yakin gubernur dua periode itu tahu mana yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan Anas sampai Pilkada Serentak 2024. 

Perludem Minta Penunjukan Penjabat Kepala Daerah 2022-2023 Punya

Parameter yang Jelas 

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu menyusun aturan teknis terkait penunjukan penjabat kepala daerah pada 2022-2023.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa mengatakan, aturan teknis itu harus mengatur dengan jelas supaya penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan atas parameter yang jelas.

"Indikatornya harus jelas, bagiamana dasar memilihnya, ada tim seleksi, misalnya, atau tim asesmen. Ini semua supaya penunjukan ini juga sesuai dengan prinsip demokratis," ungkap Khoirunnisa ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Sebagai informasi, akibat pilkada yang semestinya dihelat 2022-2023 diundur ke pilkada serentak 2024, sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif lantaran habis masa jabatan.

Pada 2022 saja, ada 101 daerah yang akan mengalami kekosongan semacam itu. Khoirunnisa menjelaskan, sudah jelas amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis.

Hari ini, konsep demokratis itu diterjemahkan sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Sementara itu, para penjabat kepala daerah akan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Tanpa parameter yang jelas dan transparan, Perludem menganggap wajar bila publik berasumsi penunjukan penjabat ini diwarnai kepentingan politik para penguasa di level pemerintah pusat.

Aturan teknis Kemendagri ini juga diharapkan memperhatikan kekhususan masing-masing wilayah yang akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif.

"Misalnya dalam hal kekhususan Papua, kan yang dicalonkan (selama ini harus) putra daerah. Itu juga harus diatur di aturan teknisnya," kata Khoirunnisa.

"Karena penjabat ini bukan hanya banyak, tetapi juga masa jabatannya panjang, bukan 1-2 bulan tetapi bisa sampai 3 tahun," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved