Demo Mahasiswa Palembang, Massa Desak Jokowi Turunkan Harga BBM

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Aksi demonstrasi melibatkan ribuan mahasiswa di Palembang sedikit diwarnai aksi dorong mendorong. Massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Selatan melakukan aksi demo terkait wacana adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi selama tiga periode.

Pantauan Kompas.com, aksi ribuan mahasiswa yang berlangsung di Jalan Kapten Rivai, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Kamis (7/4/2022) sempat berlangsung tegang.

Sebab, mereka dihadang kawat berduri oleh aparat kepolisian ketika hendak menuju ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan penolakan terkait wacana tersebut.

Para mahasiswa semula ingin bertemu dengan ketua DPRD Sumatera Sealtan Anita Noeringhati agar menyampaikan penolakan itu.

Namun, ketua DPRD nyatanya tak berada di lokasi hingga massa pun merangsek ingin masuk ke lokasi gedung. Petugas kepolisian yang telah berjaga sejak siang, tak membuka barikade kawat berduri yang dipasang di tengah jalan.

Kondisi itu lalu membuat mahasiswa sempat beberapa kali menendang kawat berduri sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memblokade jalan hingga terjadi kemacetan panjang.

Empat ruas jalan di Kapten Rivai pun mendadak menjadi macet total ketika mahasiswa bertahan agar polisi membuka barikade kawat berduri.

Sekitar 30 menit, mahasiswa akhirnya membuka blokade jalan setelah terjadi negoisasi dengan pihak DPRD Sumsel.

Salah satu Koordinator Aliansi BEM Sumatera Selatan Adi Syawal mengatakan, mereka menyampaikan sebanyak 11 poin tuntutan dalam aksi tersebut.

Di antaranya, menolak penundaan pemilu 2024, serta perpanjangan massa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, mahasiwa juga mendesak agar presiden menunda IKN lantran banyaknya dampak yang ditimbulkan.

“Kami juga minta presiden mengevaluasi jajaran menteri yang membuat kegaduhan dengan melontarkan wacana tiga periode. Mendesak presiden untuk menurunkan harga BBM dan membatalkan kenaikan PPN 11 persen,” kata Adi dalam orasinya.

Adi menegaskan, mereka tak ingin Jokowi hanya melontarkan ucapan penolakan soal adanya perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun, mereka meminta membuat pernyataan resmi dengan tidak menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden.

“Jangan jadi boneka, tidak ada guna marah-marah ke menteri. Kami ingin ini buat pernyataan resmi menolak penundaan pemilu dan penolakan perpanjangan masa jabatan," tutur dia.

"Ini malah ada menteri bilang memiliki data 110 juta data penduduk yang meminta menunda pemilu, penduduk mana?,” tambah dia.