Tujuh Kebijakan Panglima Andika: Hapus Tes Keperawanan sampai Keturunan PKI

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi sorotan. Ini terkait persyaratan seleksi penerimaan prajurit perwira karier, bintara karier dan tamtama karier pada 2022.

Salah satu perubahan dalam alasan mencabut larangan mengikuti seleksi penerimaan prajurit bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Alasan yang dikemukakan oleh Andika adalah tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melarang keturunan anggota atau simpatisan PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.

"Yang lain saya kasih tahu ini, TAP MPRS Nomor 25 tahun 66, satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang itu isinya,” kata Andika dalam .

“Ini adalah dasar hukum, ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, itu yang tertulis. Keturunan ini

Andika mengingatkan supaya panitia seleksi tidak keliru dalam memaknai TAP MPRS 25 tahun 1966 tentang tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme.

"Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan, ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” kata Andika seperti dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis (31/3/2022).

“Zaman (kepemimpinan) saya tidak ada lagi keturunan dari apa tidak, karena apa saya menggunakan dasar hukum, oke. Hilang (cabut) nomor empat (ketentuan keturunan PKI)," lanjut Andika.

Saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika juga membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menjadi terobosan. Berikut ini deretan gagasan dan kebijakan Andika yang menjadi terobosan sebelum menjadi Panglima TNI.

1. Menghapus tes keperawanan

Jenderal Andika Perkasa memutuskan menghapus sejumlah tes yang dianggap tidak relevan dalam syarat proses penerimaan anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Pada 10 Agustus 2021 lalu, Andika mencabut tes keperawanan bagi calon anggota Kowad. Sebelumnya, dalam proses perekrutan para calon harus menjalani pemeriksaan vagina, serviks, serta selaput dara.

"Hymen atau selaput dara tadinya juga merupakan satu penilaian, apakah hymen utuh atau ruptur sebagian atau ruptur yang sampai habis. Sekarang tidak ada lagi.

Tujuan penyempurnaan materi seleksi itu lebih ke kesehatan sehingga yang tidak berhubungan lagi dengan itu, tidak perlu lagi," kata Andika saat itu.

2. Bantu operasi koreksi kelamin Aprilio Manganang