Penunjukan Kepala Otorita IKN, PDIP Punya Banyak Kader, Putusan di Jokowi

Jokowi ingin Kepala Otorita IKN mempunyai latar belakang arsitek dan menjadi kepala daerah sebagai pilihan terdepan.

"Kalau saya penginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.

Dari nama-nama itu ada beberapa kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.

Mulai dari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, hingga Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Terkait siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Otorita IKN, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi meminta agar Presiden tidak didikte oleh pihak manapun.

"Biarlah presiden diberikan keleluasaan, tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar Achmad Baidowi. "Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," cetus pria yang akrab dipanggil Awiek itu.

Pengajuan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh PDIP dianggap Awiek sebagai upaya intervensi terhadap Presiden Jokowi.

Awiek menilai banyak figur yang bisa dicalonkan menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. "Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira," katanya.

Dia mengingatkan bahwa jabatan Kepala Otorita IKN setingkat dengan menteri. "Artinya, orang yang ditunjuk presiden langsung," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan menunjuk Kepala IKN kepada Presiden.

Baca juga: Dukung IKN di Kaltim, Begini Kata Ketua HIPMI Gorontalo soal Pernyataan Kontroversi Edi Mulyadi

Namun, dia mengingatkan bahwa sosok Kepala IKN harus mampu bekerja gigih. Pasalnya, pemerintah hanya memiliki waktu sedikitnya dua tahun sesuai rencana untuk memindahkan Ibu Kota mulai 2024.

"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, 2 tahun kawasan Inti sudah harus berdiri, Istana negara dan gedung parlemen," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengaku sepenuhnya percaya kepada Presiden Jokowi terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi Kepala IKN.

"Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden, pasti dengan pertimbangan yang matang. Siapa pun -- mau Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, Ganjar Pranowo atau lainnya -- jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin Otorita IKN, maka dia yang pasti terbaik," kata Luqman.