Bursa Capres
Sekber Prabowo-Jokowi Deklarasi untuk Pilpres 2024, Begini Kata Pengamat
Pemilihan Presiden 2024 kurang dari tiga tahun lagi. Namun ekskalasi politik mulai ramai dengan survei calon presiden.
lihat foto
TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Pemilihan Presiden 2024 kurang dari tiga tahun lagi. Namun ekskalasi politik mulai ramai dengan survei calon presiden. Termasuk wacana menduetkan Prabowo Subianto-Joko Widodo.
Kelompok bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2024.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam setiap hidup berkonstitusi, ada yang namanya budaya berkonstitusi.
Baca juga: Banteng di Daerah Usung Puan, Ganjar Masuk Bursa Capres, Sekjen PDIP: Ibu Mega Akan Putuskan
Sehingga, menurut Feri, tidak elok kiranya Presiden Joko Widodo terjebak hasutan pendukungnya yang menikmati kuasa dengan kemudian meminta presiden memperpanjang masa jabatan atau menjadi wakil Prabowo Subianto.
"Presiden itu tanggung jawab seumur hidup hanya saja masa jabatannya dibatasi 2 periode (10 tahun). Setiap yang habis periode dalam budaya berkonstitusi tetap dipanggil presiden," kata Feri saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (15/1/2022) .
Feri pun tak bisa membayangkan, jika seseorang yang sebelumnya dipanggil Presiden, malah berminat menjadi calon wakil presiden. Terlebih, menjadi Cawapres dari orang yang pernah dikalahkannya dua kali berturut-turut dalam Pilpres. "Tidak elok dan tidak etis jika presiden maju jadi wakil (presiden). Ibarat sudah jadi jenderal tapi tiba-tiba berminat jadi kopral. Enggak boleh terjadi itu," ujar Feri. (Tribunnews)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekber Prabowo-Jokowi Deklarasi untuk Pilpres 2024, Pakar: Tak Elok, Enggak Boleh Terjadi Itu.
