Pemerintah Jangan Terburu-buru Hapus BBM Premium dan Pertalite

Pemerintah diminta tidak gegabah dan terburu-buru menghapus menghapus Premium dan Pertalite, dua produk BBM yang dijual Pertamina.

Penulis: Lodie Tombeg | Editor: Lodie Tombeg
Tribun Jogja
Suasana satu di antara SPBU di daerah. 

 

TRIBUNGORONTALO, Jakarta - Pemerintah diminta tidak gegabah dan terburu-buru menghapus menghapus Premium dan Pertalite, dua produk bahan bakar minyak (BBM) yang dijual Pertamina.

Peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef) Abra Talattov, mewanti-wanti agar pemerintah harus juga memperhitungkan baik dan buruknya bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

“Selain itu, masih adanya kenaikan di komoditas energi, ketika Premium dan Pertalite ini dihapus, apalagi dihapusnya tahun depan misalnya, pasti akan berdampak yang luar biasa besar bagi ekonomi dan sosial. Karena masyarakat diharuskan mengeluarkan tambahan biaya dan pengeluaran,” kata Abra kepada Kontan.co.id, Senin (27/12).

Dari situ, kenaikan 2 BBM ini juga akan menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, baik dari sisi transportasi dan juga bahan pokok. Artinya selain masyarakat harus kehilangan alternatif BBM murah, masyarakat juga akan berpotensi menghadapi harga BBM yang lebih tinggi lagi di tahun mendatang.

Baca juga: Menteri BUMN: NU Wadah Pemerataan Ekonomi Umat

Menurutnya, ketika akan berencana menghentikan penjualan BBM jenis Premium dan Pertalite dari pasaran, pemerintah perlu memikirkan momen yang tepat.

Terlebih di 2022 mendatang sebaiknya pemerintah lebih memikirkan dan fokus pada pemulihan ekonomi, agar konsolidasi fiskalnya dapat tercapai, dan deficit APBN di 2023 bisa di bawah 3 persen.

“Jangan sampai target-target tadi buyar karena satu kebijakan yaitu menghilangkan 2 BBM tersebut, bahkan bisa jadi efek domino ke sektor lain,” jelas Abra.

Senada, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran Yayan Satyaki mengatakan, jika pemerintah ingin menghapus kedua BBM tersebut, maka pemerintah terlebih dahulu harus mempertimbangkan subsidi energi yang lebih efektif agar masyarakat bisa memperoleh manfaatnya.

“Misalnya dengan kartu miskin atau kartu sejenisnya, masyarakat mampu memperoleh subsidi langsung ketika membeli atau mengonsumsi energi,” tutur Yayan.

Menurutnya, meskipun cara ini terbilang rumit, tetapi pendekatannya lebih efektif dalam menghemat subsidi energi, karena alangkah baiknya jika subsidi energi yang tidak efektif ini digunakan untuk sekolah gratis atau subsidi energi alternatif.

Lebih lanjut, Yayan menilai, memang opsi pada BBM Pertalite dan Premium ada karena untuk mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu membeli energi fossil yang lebih mahal.

Tetapi, Ia melihat yang menggunakan kedua BBM ini adalah orang kaya yang punya mobil dan mungkin tidak mau menggunakan BBM yang tidak bersubsidi seperti Pertamax.

“Jadi di sini ada masalah in efektivitas dari penggunaan subsidi. Sayangnya subsidi energi efektif digunakan bagi masyarakat yang memang menggunakan, apalagi subsidi fosil memberikan dampak negatif dua kali yaitu mendorong penggunaan energi fosil yang lebih besar karena harganya murah dan meningkatkan impor energi fossil yang semakin mahal,” jelasnya

Artinya, Yayan bilang, secara ekonomis subsidi untuk kedua BBM tersebut memang merugikan untuk keuangan negara, dan penambahan karbondioksasi terhadap efek rumah kaca. (kontan)

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul Kata Para Pengamat Perihal Rencana Penghapusan BBM Premium dan Pertalite

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved