Kemenlu RI-AS Bahas Hubungan Indonesia-Israel, Begini Tanggapan PKS

Wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel sempat muncul di era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Penulis: lodie tombeg | Editor: lodie tombeg
Tribunnews
Politisi PKS Syahrul Aidi Maazat 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel sempat muncul di era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Isu ini kembali mencuat setelah pertemuan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat-Indonesia.

Politisi PKS Syahrul Aidi Maazat menyoroti soal isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel yang muncul dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat dan Indonesia bertemu di Jakarta pekan lalu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel.

Syahrul yang juga Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina menganggap ini akan jadi polemik dalam negeri ketika Palestina masih dijajah oleh Israel, tetapi pemerintah ingin membuka wacana normalisasi hubungan dengan Israel.

Baca juga: AS-Jepang-Israel Menentang PBB, Kembangkan Senjata Robot

"Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul Aidi dalam keterangan yang diterima, Senin (27/12/2021).

Dia menegaskan sikap Indonesia sejak merdeka jelas, selagi Palestina masih mereka jajah, maka tak ada pengakuan kedaulatan Israel.

Aidi Maazat mengutip amanah pendiri bangsa yang dibunyikan dalam Alinea pertama UUD 1945, di mana "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

"Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi," kata Aidi Maazat.

Seharusnya, Syahrul mengatakan saat ini semua energi harus tercurahkan agar keluar dari krisis ekonomi oleh pandemi Covid-19. "Jangan ada hal-hal lain mengganggu hal tersebut," ujarnya.

Legislator Komisi V itu menegaskan posisi Indonesia harusnya diperkuat di mata dunia internasional agar mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina.

"Bukan itu saja, Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini," tutur Syahrul. (Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politisi PKS Minta Kemenlu Taat Konstitusi Terkait Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved