IPNU Dorong Muktamirin Pikirkan Kepentingan Milenial

TRIBUNGORONTALO.COM, Lampung - Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama diharapkan memperhatikan kepentingan kaum milenial di era digital. Indonesia memperoleh bonus demografi, usia milenial terbesar saat ini.

Sekretaris Jenderal Majelis Alumni IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Asrorun Niam Sholeh mendorong muktamirin memberikan perhatian khusus pada pembinaan milenial dalam Muktamar ke-34 NU yang diselenggarakan di Lampung.

"Era digital menuntut adaptasi dengan pemberdayaan dan percepatan keberperanan kaum milenial dalam membangun khidmah jam'iyyah", ujar Niam dalam Silaturrahim Nasional Alumni IPNU di Pesantren Minhadlul Ulum Pesawaran, Lampung, Selasa (21/12/2021).

Lebih lanjut, Niam menjelaskan, Indonesia memperoleh bonus demografi, dengan jumlah usia produktif mendominasi jumlah populasi Indonesia.

Baca juga: Gus Yahya Ingin Rangkul Kiai Said Jadi Wakil Rais Aam

Jumlah anak muda khususnya generasi milenial, rentang usia 16 sampai dengan 30 berjumlah lebih 62 juta atau setara 24,6 persen dari total populasi lebih 270 juta.

"Dari jumlah milenial tersebut, setidaknya 30 persen adalah kaum muda NU, lebih 20 juta jiwa. Inilah tulang punggung jam'iyyah yang harus diberiperhatian khusus," ujar Niam.

Tantangan NU ke depan, ujar Niam, adalah sejauh mana mengakomodasi dan mengoptimalkan kaum milenial sebagai daya ungkit kemajuan organisasi.

"Di tengah era disrupsi yang ditandai dengan perubahan yang sangat akseleratif, maka harus ada langkah radikal dalam mengakselerasi intervensi khusus pada generasi milenial NU, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ruang partisipasi" tutur Niam.

Niam juga mengajak kepada segenap alumni IPNU untuk menggeser pendekatan kaderisasi dan positioning organisasi dari kompetisi ke pendekatan kolaborasi.

"Perlu revitalisasi nilai ke-NU-an yang mengedepankan prinsip wasathiyah dan tasamuh dalam keseimbangan, antara norma dengan laku organisasi, dalam membangun hubungan intern organisasi dan antarorganisasi," kata dia. (Tribunnews)