DPRD Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango Bahas Infrastruktur, Bencana, dan Anggaran

Dalam forum tersebut, dibahas pula sejumlah persoalan faktual di lapangan, seperti kejadian banjir dan kebakaran di beberapa wilayah Bone Bolango, antara lain Botupingge, Suwawa Selatan, Kabila Bone, dan Bone Raya.

Beberapa anggota DPRD berkomitmen untuk turun langsung meninjau lokasi terdampak.

Selain itu, isu keterbatasan fiskal daerah juga menjadi perhatian serius.

Beberapa anggota DPRD menyinggung pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan fiskal yang terbatas dan pemotongan anggaran yang cukup terasa, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci. Bagaimana APBD yang terbatas ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas salah satu anggota DPRD.

Menanggapi hal itu, Sekda Iwan Mustapa menegaskan bahwa Pemkab Bone Bolango terbuka terhadap kolaborasi dan inovasi, terutama dalam memperjuangkan program non-APBD melalui dukungan pemerintah pusat.

Ia menilai keberhasilan sejumlah proyek infrastruktur di daerah lain yang bersumber dari program pusat bisa menjadi contoh yang diperjuangkan bersama.

“Terobosan dan inovasi itu penting. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi sangat dibutuhkan agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” katanya.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memaksimalkan hasil reses dan koordinasi lintas pemerintahan, agar program pembangunan di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

*/Jefri