Peta Wilayah Pertambangan Rakyat di Gorontalo, Baru Pohuwato Kantongi Dokumen Pengelolaan WPR

Ringkasan Berita:

• Terdapat total 23 blok WPR di Gorontalo. Sebanyak 10 blok di Kabupaten Pohuwato (505 hektare) sudah resmi memiliki dokumen pengelolaan
• Masyarakat dapat mengajukan IPR secara perorangan dengan luas maksimal 5 hektare atau melalui koperasi dengan luas maksimal 10 hektare
• Pemprov Gorontalo melakukan percepatan izin guna memberikan manfaat ekonomi

TRIBUNGORONTALO.COM – Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan potensi pertambangan rakyat yang cukup besar.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai melakukan pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara lebih terukur, baik yang telah resmi memiliki dokumen pengelolaan maupun yang masih dalam tahap usulan untuk disiapkan pada 2025.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, saat ini terdapat 23 blok WPR yang tersebar di sejumlah kabupaten.

Dari jumlah tersebut, 10 blok di Kabupaten Pohuwato telah mengantongi dokumen pengelolaan dari Kementerian ESDM. Sementara itu, 13 blok lainnya diusulkan untuk penyusunan dokumen pada 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan fasilitasi izin pertambangan rakyat.

Menurutnya, WPR yang sudah siap dikelola harus segera didorong agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Yang sudah siap itu sudah bisa diajukan IPR-nya, yakni 10 blok di Pohuwato,” ujar Wardoyo kepada TribunGorontalo.com, Selasa (20/1/2026).

Wardoyo menambahkan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diajukan oleh perorangan dengan luas maksimal 5 hektare atau melalui koperasi dengan luas maksimal 10 hektare. Dengan total luasan WPR Pohuwato mencapai 505 hektare, wilayah ini dinilai mampu menampung hingga puluhan koperasi rakyat.

10 Blok WPR Resmi di Kabupaten Pohuwato (Total 505 Hektare)

Seluruh blok WPR yang telah memiliki dokumen pengelolaan berada di Kabupaten Pohuwato, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Buntulia.

Kecamatan Buntulia (315,53 hektare):

Blok Bakasa, Desa Hulawa – 49,69 hektare

Blok Hulapa Kiri, Desa Hulawa – 52,19 hektare

Blok Polandingo, Desa Hulawa – 66,79 hektare

Blok Longo Bawah, Desa Hulawa – 31,49 hektare

Blok Longo Tengah, Desa Hulawa – 98,75 hektare

Blok Hulapa Kanan, Desa Hulawa – 16,62 hektare

Lintas Kecamatan Buntulia–Patilanggio:

Blok Longo Atas (Desa Hulawa–Balayo) – 97,22 hektare

Blok Popaya–Karya Baru – 57,22 hektare

Kecamatan Paguat (35,29 hektare):

Blok Pau – 5,79 hektare

Blok Milango Lo Oyile – 29,50 hektare

Secara keseluruhan, 10 blok WPR resmi di Pohuwato memiliki total luasan 505 hektare dan sudah dapat diajukan IPR.

Wardoyo menegaskan, pemerintah tetap mendampingi masyarakat dalam penyusunan dokumen teknis. Ia menekankan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, terutama bagi blok yang berada di kawasan hutan sehingga pemohon wajib melengkapi izin penggunaan kawasan.

13 Blok WPR Usulan Tahun 2025 (Total 1.045,69 Hektare)

Selain Pohuwato, Pemprov Gorontalo juga mengusulkan 13 blok WPR baru yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango (746,49 hektare):

Kecamatan Bone: Blok Monano (26,55 ha), Blok Taludaa (98,34 ha)

Kecamatan Bulango Ulu–Timur: Blok Mongiilo (99,15 ha)

Kecamatan Suwawa Timur: Blok Poduwoma (28,63 ha), Blok Tulabolo (67,51 ha), Blok Tilangobula–Pangi (96,80 ha)

Kecamatan Bulango Selatan: Blok Ulanta (78,74 ha)

Kecamatan Bulawa: Blok Kaidundu (52,51 ha)

Kecamatan Suwawa Selatan: Blok Bulontala 1 (88,26 ha), Blok Bulontala 2 (110 ha)

Kabupaten Gorontalo Utara (89,20 hektare):

Blok Hulawa, Kecamatan Sumalata – 75 ha

Blok Bulota, Kecamatan Tomilito – 14,20 ha

Kabupaten Gorontalo (210 hektare):

Blok Bumela 2, Kecamatan Bilato – 210 ha

Jika digabungkan, 23 blok WPR di Provinsi Gorontalo memiliki total luasan sekitar 1.550,69 hektare, terdiri dari 505 hektare yang telah siap diajukan IPR dan 1.045,69 hektare yang masih dalam tahap penyusunan dokumen.

Wardoyo menegaskan, pengelolaan WPR melalui koperasi bukan untuk mempersulit masyarakat. Namun, seluruh proses harus tetap mengikuti aturan, terutama terkait kawasan hutan dan regulasi lintas sektor, agar pengelolaan pertambangan rakyat berjalan tertib, legal, dan berkelanjutan.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)