Golkar Gorontalo Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Tegas Menolak

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan dukungan penuh terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD
• Ketua DPD PDIP Gorontalo, La Ode Haimudin, menolak wacana Pilkada lewat DPRD
• Golkar dan sejumlah partai menilai Pilkada via DPRD lebih efisien

TRIBUNGORONTALO.COM – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus menuai respons beragam dari partai politik di Provinsi Gorontalo.

Setelah sebelumnya PDI Perjuangan secara tegas menolak mekanisme tersebut, kini Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan itu.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan bahwa Golkar sejak awal berada di barisan pendukung Pilkada melalui DPRD.

“Sikap itu merupakan bentuk kepatuhan struktural terhadap keputusan partai di tingkat pusat. Partai Golkar dari awal sudah mendukung,” ujar Idah Syahidah, Kamis (8/1/2026).

Ia menambahkan, sikap politik yang diambil DPD tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Saya harus satu garis lurus dengan DPP,” katanya.

Menurut Idah, terdapat banyak alasan yang melandasi dukungan tersebut, salah satunya menyangkut efisiensi anggaran negara.

“Alasan kan banyak sekali, salah satunya penghematan anggaran,” ungkapnya.

Idah juga menilai perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan politik merupakan hal yang lumrah.

“Dalam sebuah kebijakan itu ada yang pro dan ada yang kontra, itu biasa,” ujarnya.

Wakil Gubernur Gorontalo ini menambahkan, dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD tidak hanya datang dari Partai Golkar. Sejumlah partai politik lain juga berada pada posisi yang sama.

“Pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini sudah didukung oleh beberapa partai; Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Demokrat,” jelasnya.

PDIP Tegas Menolak

Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menegaskan posisi partainya yang secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

PDI Perjuangan, kata dia, tetap berdiri pada prinsip Pilkada langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan demokrasi.

“Mekanisme pemilihan langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan hasil panjang perjuangan reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali,” tegas La Ode, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, Pilkada langsung memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara mandiri dan berdaulat.

“Sikap kami jelas, pemilihan kepala daerah tetap dilakukan langsung oleh rakyat,” ujarnya.

La Ode menilai, mengakhiri Pilkada langsung dengan alasan efisiensi biaya merupakan langkah keliru. 

Baginya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari mahal atau murahnya biaya penyelenggaraan.

“Kalau alasannya hanya mahal, pertanyaannya apakah tidak ada instrumen khusus untuk menekan biaya itu?” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa praktik politik uang bisa ditekan jika aturan Pilkada dijalankan secara konsisten dan tegas. 

Masalah utama, menurutnya, muncul ketika pelanggaran dibiarkan berulang dan dianggap lumrah.

“Money politics jangan dinormalisasi. Ini soal memurnikan demokrasi,” ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode menekankan bahwa PDI Perjuangan memilih untuk mendengarkan suara masyarakat secara langsung dalam menyikapi wacana tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar aspirasi publik diuji secara terbuka.

“Coba tanyakan ke masyarakat, apakah mereka benar-benar ikhlas hak memilih itu diserahkan ke DPRD,” ucapnya.

Meski mengakui bahwa keputusan politik sering kali ditentukan oleh kekuatan mayoritas, La Ode mengingatkan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat, bukan hanya elite politik.

“Ini harus dijawab, apakah benar demi rakyat atau justru demi kepentingan elit,” pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa dalam setiap sikap politiknya, PDI Perjuangan berkomitmen menjaga dan memperjuangkan suara rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Baca juga: Oknum Polisi Gorontalo Dituding Lecehkan Wanita, AKP Atmal Fauzi Curiga Ada Pihak Incar Jabatannya

Kesimpulan

Secara garis besar, kesimpulan yang dapat dituliskan sebagai berikut:

Pihak yang Mendukung Pilkada melalui DPRD (Golkar dan beberapa partai lain)

Idah Syahidah (Ketua DPD I Golkar Gorontalo / Wakil Gubernur Gorontalo) menegaskan Golkar sejak awal mendukung Pilkada lewat DPRD.

Alasannya:

• Kepatuhan struktural terhadap keputusan DPP Golkar.
• Efisiensi anggaran negara (menghemat biaya penyelenggaraan Pilkada).
• Idah menyebut dukungan juga datang dari partai lain: Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat.

Pihak yang Menolak Pilkada melalui DPRD (PDI Perjuangan)

La Ode Haimudin (Ketua DPD PDI Perjuangan Gorontalo / Wakil Ketua DPRD Provinsi) menolak wacana Pilkada lewat DPRD.

Alasannya:

• Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi dan bentuk kedaulatan rakyat.
• Demokrasi tidak bisa diukur hanya dari mahal atau murahnya biaya.
• Politik uang bisa ditekan dengan aturan yang konsisten, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat.
• Ia menekankan pentingnya aspirasi publik: masyarakat harus ditanya apakah rela hak memilih diserahkan ke DPRD.
• PDI Perjuangan berkomitmen menjaga suara rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)