Isu Pencopotan Gus Yahya, PWNU Gorontalo Minta Warga NU Tetap Tenang

Ringkasan Berita:

• PWNU Gorontalo menanggapi kisruh pencopotan Gus Yahya dan menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi tetap bergantung pada ketua umum untuk dilaksanakan.
• Ibrahim Sore menyebut jika keputusan tidak dijalankan, hal itu akan menimbulkan kesan melawan, sehingga ia mendorong semua pihak memahami bahwa persoalan ini berada di ranah PBNU pusat. 
• Ia juga menekankan bahwa hampir seluruh PWNU di Indonesia menginginkan rekonsiliasi demi kebaikan umat.

 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Konflik di tingkat pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai ikut bergema hingga ke daerah. 

Pengurus Wilayah NU Gorontalo turut menanggapi memanasnya isu pencopotan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Ketua PWNU Gorontalo, Ibrahim Sore, menyebut dinamika yang terjadi di Jakarta pasti berimbas ke daerah.

Namun ia menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi kembali kepada satu hal: apakah Ketua Umum menjalankannya atau tidak.

Baca juga: Prabowo Semprot Pejabat Soal Mark Up, Ingatkan Setiap Rupiah Milik Rakyat

“Namanya keputusan, tergantung ketua umum mau dilaksanakan atau tidak,” ujarnya, Jumat (29/11/2025).

Ibrahim menilai, jika keputusan itu akhirnya tidak dijalankan, maka publik bisa saja menilai munculnya resistensi.

“Jika keputusan itu tidak dilaksanakan, maka terkesan beliau melawan,” tambahnya.

Meski demikian, ia tidak masuk ke teknis persoalan yang sedang bergulir di pusat.

Menurutnya, hanya pejabat PBNU pusat yang mengetahui duduk persoalannya.

“Kalau itu yang lebih tahu di pusat,” katanya singkat.

Seruan Rekonsiliasi

Ibrahim mengaku menerima banyak pertanyaan dari warga NU di Gorontalo terkait kisruh tersebut.

Namun ia menegaskan bahwa seluruh PWNU di Indonesia merasakan kegelisahan yang sama dan berharap ada jalan damai.

“Hampir semua PW menginginkan ada rujuk supaya berdampak positif terhadap umat yang ada di bawah,” jelasnya.

Dari laporan TribunBanyumas.com, konflik internal PBNU kian meruncing setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 4785 yang menyatakan bahwa kepemimpinan PBNU sementara berada di tangan Rais Aam, KH Miftachul Akhyar.

Surat tersebut menyebut Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU per 26 November 2025, dan tidak berwenang menggunakan atribut maupun fasilitas PBNU.

Namun Gus Yahya menolak keputusan itu. Ia menilai surat tersebut cacat prosedur dan bertentangan dengan AD/ART.

Ia juga menegaskan keabsahan dokumen itu telah dicek melalui aplikasi Digdaya PBNU di laman verifikasi resmi.

(*)