Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan KAI Bertemu Bahas Sinergi Hukum dan Sosial

Ringkasan Berita:

• Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima kunjungan silaturahmi dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin Abdul Madjid Podunggu di Rumah Jabatan Gubernur. 
• Pertemuan berlangsung hangat dan membahas sinergi penguatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. 
• KAI menyatakan siap mendukung pemerintah melalui program penyuluhan hukum gratis bagi warga Gorontalo.

 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin Abdul Madjid Podunggu, Selasa (11/11/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur itu berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Meski tanpa agenda formal yang berat, pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan dan pandangan tentang penguatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Dalam dialog itu, Abdul Madjid Podunggu menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur terhadap dunia hukum serta komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat kecil.

Benarkah Pegawai Honorer Non-ASN Akan Dihapus di Tahun 2026? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini

Ia menegaskan bahwa KAI siap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui program penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat yang tengah menghadapi persoalan hukum.

“Kami memiliki sumber daya yang memadai dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat,” ujar Abdul Madjid.

Sementara itu, Gubernur Gusnar Ismail, melalui juru bicaranya Alvian Mato, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan dukungan KAI terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum di Gorontalo.

Menurut Alvian, pemerintah daerah selalu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi seperti KAI.

Baca Juga:

Bansos PIP November 2025 Cair! Segera Cek Apakah Anak Anda Termasuk Penerima Bantuan, Ini Caranya

“Dalam menjalankan pemerintahan, kita membutuhkan sinergi semua pihak. Pemerintah ibarat nahkoda yang tidak akan sampai ke dermaga tujuan tanpa dukungan seluruh awak kapal,” tutur Alvian.

Pertemuan tersebut menjadi simbol kuatnya kemitraan antara pemerintah daerah dan para penegak hukum dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, adil, dan berkeadaban.

(*)