PEMPROV GORONTALO
Provinsi Gorontalo Raih Penghargaan UHC 2025, Kepesertaan BPJS Aktif Sentuh 94,85 Persen
Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang layanan kesehatan.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Gubernur-Gorontalo-Gusnar-Ismail-saat-menerima-penghargaan-Universal-Health-Coverage-UHC-2025.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang layanan kesehatan.
Provinsi Gorontalo resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2025 dari BPJS Kesehatan, menempatkan Gorontalo sebagai provinsi terbaik dalam implementasi jaminan kesehatan nasional.
Acara penyerahan penghargaan digelar di Aula Rumah Dinas Gubernur, bertepatan dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP Pemerintah Daerah UHC Non Cut Off tahun 2025, Rabu (1/10/2025).
Hadir dalam acara tersebut Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Sofyeni, jajaran BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan data terbaru, kepesertaan BPJS Kesehatan di Gorontalo telah mencapai 94,85 persen dengan status kartu yang aktif.
Pencapaian ini membuat Gorontalo dinilai sebagai yang terbaik dari 19 provinsi dalam aspek implementasi jaminan kesehatan.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengungkapkan bahwa hasil ini merupakan buah kerja sama dan komitmen seluruh pihak untuk memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan.
"Kita mencapai hasil yang bagus. Pencapaian jaminan kesehatan nasional kita kurang lebih 94 persen, dan peserta itu kartunya aktif," jelas Gusnar usai menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan.
Meskipun meraih UHC, Gusnar menegaskan bahwa masih ada sekitar 6 persen kepesertaan yang statusnya belum aktif.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota kini fokus bekerja sama untuk segera mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.
"Kita harus sepakati antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar supaya semua ini aktif, supaya masyarakat bisa merasakan jaminan kesehatan secara merata," katanya.
Gusnar juga menyoroti keuntungan besar bagi daerah setelah masuk kategori UHC Prioritas, terutama dari sisi pendanaan.
"Keuntungannya, anggaran yang bersumber dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menjadi sangat lancar," tegasnya.
Selain kelancaran anggaran, manfaat lain yang dirasakan adalah peningkatan signifikan pada kualitas layanan kesehatan di Gorontalo.
(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)