Mapala Gorontalo Meninggal
Mapala Butaiyo Nusa FIS Universitas Negeri Gorontalo Terancam Disanksi Rektor
Meninggalnya mahasiswa bernama Muhamad Jeksen pada Senin 22 September 2025 kemarin memantik reaksi keras dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Wawan Akuba
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/BEKUKAN-MAPALA-Rektor-Universitas-Negeri-Gorontalo-UNG-Eduart.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo --- Meninggalnya mahasiswa bernama Muhamad Jeksen pada Senin 22 September 2025 kemarin memantik reaksi keras dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (23/9/2025).
Muh Jeksen diketahui merupakan mahasiswa semester 3 Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS).
Eduart Wolok, Rektor UNG menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait meninggalnya anggota mapala Butaiyo Nusa (BTN), organisasi mahasiswa (ormawa) level fakultas tersebut.
Penyelidikan kata Eduart dengan menelusuri izin agenda tersebut di kampus.
Sebab, korban diduga mengikuti kegiatan mahasiswa yang diduga dilakukan tanpa izin resmi kampus.
Karena itu, penertiban akan dilakukan oleh pihak kampus. Tak cuma menyasar organisasi yang menaungi, tetapi juga bisa berimplikasi langsung pada mahasiswa yang terlibat.
“Sanksi itu pasti terkait penertiban terhadap organisasinya. Untuk mahasiswanya, apakah akan ada skorsing atau sanksi lain, akan kita kaji. Apabila terbukti secara pidana, sanksi paling berat bahkan bisa sampai pemecatan,” ujar Eduart Wolok, Rektor UNG dalam konferensi pers siang tadi, Selasa (23/9/2025).
Ia menjelaskan, izin kegiatan mahasiswa menggambarkan kehadiran dan tanggung jawab universitas.
Jika ada izin, kegiatan akan mendapat dukungan penuh termasuk pengawasan dosen.
Sebaliknya, jika tidak ada izin, maka kegiatan dianggap sebagai inisiatif murni mahasiswa tanpa restu kampus.
“Kami sudah cek ke tingkat fakultas, tidak ada izin yang diberikan untuk kegiatan 18–21 September kemarin. Kalau hanya ada pemberitahuan tapi tidak diizinkan, itu artinya fakultas menolak. Jika kegiatan tetap dilakukan, maka jelas bukan bagian dari program resmi,” tegasnya.
Terkait kemungkinan pembekuan organisasi, kampus akan mempertimbangkan sejauh mana dampak dari kegiatan tersebut.
Jika terbukti tidak membawa manfaat positif, opsi pembekuan tetap terbuka.
Kampus menegaskan, baik mahasiswa baru maupun bukan, semua kegiatan di luar kampus harus memiliki izin resmi.
Tanpa itu, aktivitas akan dianggap melanggar aturan yang sudah ditegaskan sebelumnya.