Pemkab Pohuwato Percepat Sertifikasi Lahan Warga Popayato Timur, Libatkan Perusahaan dan BPN

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Pohuwato mempercepat proses sertifikasi lahan warga di Kecamatan Popayato Timur yang sebelumnya dijanjikan perusahaan. 
• Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan serta melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak perusahaan. 
• Data lahan akan diverifikasi untuk masuk program PTSL 2026 dengan dukungan teknologi pemetaan drone.

TRIBUNGORONTALO.COM, Pohuwato — Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong percepatan sertifikasi lahan milik warga di Kecamatan Popayato Timur yang sebelumnya dijanjikan oleh sejumlah perusahaan.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Jumat (10/4/2026), dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pertemuan ini dihadiri Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Kepala Kantor Pertanahan Pohuwato Andi Baso Thabrani, unsur kepolisian, perwakilan perusahaan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim percepatan sertifikasi.

Baca juga: Keluhan Warga Terjawab, Lampu Jalan di Ex Andalas Gorontalo Akhirnya Menyala

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul menegaskan bahwa pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menyebut situasi yang sempat memanas kini telah mendapat perhatian aparat kepolisian, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah.

“Alhamdulillah sudah ada atensi dari Kapolres dengan penurunan personel, sehingga kondisi bisa terkendali,” ujarnya.

Saipul mengakui persoalan sertifikasi lahan tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi harapan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses penerbitan sertipikat melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan.

Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan mantan Direktur PT Inti Global Laksana (IGL) Group, Ir Burhanuddin, yang menyatakan kesiapan perusahaan untuk membantu dari sisi administrasi.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Saipul meminta keterlibatan aktif dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat pemilik lahan.

“Kami harapkan semua pihak proaktif, terutama saat ada dokumen yang harus ditandatangani di BPN,” jelasnya.

Menurutnya, percepatan sertifikasi tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, tetapi juga menjaga kelancaran aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.

Ia menambahkan, sejumlah surat dari desa telah diterima sebagai bagian dari proses awal, dan ke depan identifikasi lahan akan dilakukan dengan bantuan teknologi drone, disertai verifikasi lapangan oleh tim.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Pohuwato, Andi Baso Thabrani, mengatakan pihaknya akan menelaah data yang masuk untuk menentukan apakah lahan tersebut dapat dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini.