Terungkap! Ternyata Perputaran Uang Program MBG di Desa Masih di Bawah 5 Persen

Ringkasan Berita:

• KPK menemukan dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis di daerah masih rendah sepanjang 2025.
• Mayoritas pemasok bahan baku MBG disebut masih berasal dari kota besar sehingga ekonomi lokal belum banyak bergerak.
• KPK mendorong pemerintah daerah dan koperasi desa dilibatkan lebih besar dalam rantai pasok program MBG.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil kajian terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025.

Dari hasil pemantauan tersebut, perputaran ekonomi yang dirasakan daerah disebut masih sangat kecil.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan sebagian besar aliran dana program justru kembali ke kota-kota besar karena mayoritas pemasok bahan baku berasal dari luar daerah.

Baca juga: DPR Temukan Banyak Masalah di Hotel Jemaah Haji Indonesia di Makkah

Menurutnya, masyarakat di sekitar lokasi program hanya merasakan manfaat sebatas penerima makanan, sementara dampak ekonomi lanjutan belum terlalu terasa.

“Dampak ekonomi ke masyarakat sekitar sangat kecil karena sebagian besar pemasok masih dari luar daerah,” ujar Aminudin kepada awak media.

KPK mencatat tingkat perputaran ekonomi lokal dalam program MBG masih berada di bawah lima persen sepanjang 2025.

Temuan tersebut juga diperkuat data yang disampaikan Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha.

Ia memaparkan, dari puluhan ribu pemasok bahan baku untuk program MBG, hanya sebagian kecil yang berasal dari koperasi maupun badan usaha milik desa.

Berdasarkan data KPK, terdapat 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi selama 2025 dengan total lebih dari 40 ribu pemasok bahan baku.

Namun, hanya 18 pemasok yang berasal dari koperasi atau badan usaha milik desa.

Menurut Aida, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pengelola dapur MBG menggunakan jaringan pemasok lama yang umumnya berasal dari luar wilayah pelaksanaan program.

Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal pada tahap awal pelaksanaan MBG.

KPK menyebut banyak pemerintah daerah baru ikut terlibat ketika muncul persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan.

Di sisi lain, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi bagian rantai pasok MBG juga disebut belum berjalan optimal pada 2025.