DPR Temukan Banyak Masalah di Hotel Jemaah Haji Indonesia di Makkah

Ringkasan Berita:

• Timwas Haji DPR menemukan berbagai persoalan fasilitas di Hotel Buruz Hidayah, Makkah.
• Keluhan yang muncul mulai dari lift bermasalah, kamar lembap, hingga minimnya fasilitas wudu dan tempat jemur pakaian.
• DPR meminta pemerintah mengevaluasi sistem pemondokan jemaah agar pelayanan haji lebih baik ke depan.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah mendapat perhatian serius dari Tim Pengawas Haji DPR RI.

Saat melakukan kunjungan langsung ke Hotel Buruz Hidayah, Rabu (20/5/2026), rombongan DPR menemukan sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu kenyamanan para jemaah.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut hotel tersebut sejak awal memang telah masuk dalam daftar evaluasi karena lokasi penginapan cukup jauh dari Masjidil Haram.

Baca juga: BMKG: Sejumlah Wilayah Gorontalo Berpotensi Diguyur Hujan Ringan Jumat 22 Mei 2026, Cek Daftarnya

Selain faktor jarak, sejumlah fasilitas di dalam hotel juga ditemukan bermasalah. Salah satunya terkait operasional lift di Tower 4 yang sempat mengalami gangguan saat awal kedatangan jemaah.

Tak hanya itu, desain kamar mandi di beberapa kamar juga menjadi keluhan. Air dari kamar mandi disebut mudah meluap ke area kamar karena posisi lantainya sejajar tanpa pembatas memadai.

Akibatnya, karpet di dalam kamar menjadi lembap dan mengeluarkan bau tidak sedap, terlebih satu kamar ditempati beberapa orang sekaligus.

“Kondisi seperti ini tentu mengurangi kenyamanan jemaah,” kata Cucun saat meninjau hotel.

Temuan lain yang ikut disorot yakni fasilitas ibadah dan sanitasi yang belum memadai. Di salah satu tower, jemaah disebut kesulitan mencari tempat wudu sehingga harus menggunakan wastafel.

Persoalan kebutuhan harian jemaah juga tak luput dari perhatian. Hotel disebut belum menyediakan area khusus untuk mencuci maupun menjemur pakaian bagi ribuan penghuni.

Padahal, jemaah tidak diperbolehkan menjemur pakaian di area rooftop maupun basement gedung.

Menurut Cucun, pemerintah perlu lebih selektif menentukan hotel pemondokan untuk musim haji berikutnya. Ia menilai fasilitas pendukung harus menjadi syarat utama selain faktor lokasi.

DPR juga mendorong adanya sistem kontrak jangka panjang terhadap hotel-hotel yang telah terbukti layak dan memiliki pelayanan baik bagi jemaah Indonesia.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dinilai tidak perlu terus mencari hotel baru setiap tahun yang justru berpotensi menimbulkan persoalan serupa.

Di sisi lain, Timwas DPR memberikan apresiasi terhadap layanan konsumsi jemaah haji tahun ini. Menu makanan disebut lebih sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sementara terkait lokasi hotel yang cukup jauh, DPR memastikan layanan bus selawat langsung menuju kawasan Masjidil Haram tetap tersedia tanpa transit.(*)