Program MBG Dikebut, TNI-Polri Dapat Jatah 1.000 Dapur, Ini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Program MBG melibatkan TNI dan Polri dalam pembangunan 1.000 dapur sebagai langkah percepatan saat dukungan masyarakat belum pasti. 
• Dari target awal 5.000 dapur, justru lebih dari 25 ribu SPPG kini telah beroperasi melalui skema non-APBN. 
• Hingga kini, dapur yang dibangun menggunakan APBN belum ada yang beroperasi.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka alasan di balik pelibatan aparat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh TNI dan Polri.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak muncul tiba-tiba, melainkan dilatarbelakangi kebutuhan percepatan implementasi program di tahap awal.

“Kalau sekarang mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Ceritanya begini, kami tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya,” kata Sony dalam agenda evaluasi satu tahun perjalanan MBG di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ia memaparkan, pada tahap perencanaan awal tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG yang ditujukan untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.542 unit dirancang menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tersebar di 514 kabupaten/kota.

Namun dalam perjalanannya, kebutuhan percepatan menjadi faktor utama. Pemerintah kemudian mengambil langkah strategis dengan melibatkan sejumlah institusi, termasuk TNI, Polri, serta Kadin, masing-masing diberi tanggung jawab membangun 1.000 dapur.

“Jadi 1.542 menggunakan APBN. Nah diperintah begini, Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000. Jadi kalau sekarang orang datang ‘Kenapa Polri 1.000, TNI 1.000?’, jangan salahkan, jangan lihat sekarang, sejarah waktu itu memang butuh percepatan maka ditunjuk,” ujarnya.

Sony juga mengungkapkan bahwa hingga kini, dapur yang dibangun melalui skema APBN belum ada yang benar-benar beroperasi, meskipun secara fisik sebagian sudah berdiri.

“Yang 1.542 dibangun oleh APBN sampai sekarang satu pun belum operasional. Sudah ada yang berdiri-berdiri tapi belum operasional,” tambahnya.

Di sisi lain, perkembangan program justru menunjukkan capaian signifikan melalui skema non-APBN. Dalam kurun satu tahun, jumlah SPPG yang telah terverifikasi mencapai 27.066 unit, dengan lebih dari 25 ribu di antaranya telah beroperasi.

Sony menegaskan bahwa seluruh dapur yang telah berjalan tersebut dibangun dengan pendekatan pemberdayaan, tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Inilah satu konkret, wujud konkret yang pertama karena 27.000 SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat. Tidak ada satu pun yang saat ini operasional diadakan melalui proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Untuk membangun puluhan ribu dapur tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 triliun hingga Rp 54 triliun. Namun pembiayaan tidak sepenuhnya berasal dari negara, melainkan melalui dukungan mitra, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat.

“Alhamdulillah tidak ada satu rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional yang menggunakan APBN,” ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, pelibatan TNI dan Polri diposisikan sebagai langkah akseleratif dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan distribusi makanan bagi jutaan penerima manfaat program MBG.

 (*)